SULAWESI SELATAN — Transformasi BUMN di Banyuwangi, dari Pelabuhan Ketapang hingga layanan perbankan dan energi, menunjukkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, modernisasi berhasil meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Namun di sisi lain, pergeseran orientasi dari pelayanan publik menuju profitabilitas mulai menimbulkan kesenjangan akses bagi masyarakat kecil.
Pelabuhan Ketapang: Digitalisasi yang Meninggalkan Sebagian Warga
Pelabuhan Ketapang menjadi contoh paling nyata. Sistem tiket elektronik dan antrean digital yang diterapkan memang mempercepat proses dan mengurangi antrean panjang. Namun, tidak semua pengguna jasa mampu mengikuti perubahan ini.
“Kelompok lanjut usia dan masyarakat dari pedesaan kerap kebingungan. Mereka tidak memiliki gawai atau literasi digital yang memadai,” ungkap seorang pengamat kebijakan publik di Banyuwangi. Akibatnya, akses mereka terhadap transportasi laut yang merupakan kebutuhan dasar justru menjadi lebih rumit.
Sektor Energi dan Perbankan Juga Terdampak
Gejala serupa mulai terlihat di sektor energi dan perbankan. Digitalisasi layanan perbankan oleh bank-bank BUMN seperti BRI, misalnya, memang memudahkan transaksi. Namun, peningkatan target profitabilitas dan efisiensi operasional kerap berujung pada penutupan kantor cabang di daerah terpencil atau pengurangan jam layanan.
Di sisi energi, Pertamina dan PLN juga didorong untuk mengejar keuntungan. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan kenaikan tarif atau pengurangan subsidi yang selama ini dinikmati masyarakat kecil. “Layanan publik dinilai lebih berpihak pada kelompok berdaya beli tinggi,” tulis analis dalam kajiannya.
Amanat Konstitusi vs. Logika Pasar
Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Privatisasi dan komersialisasi, yang bertujuan meningkatkan efisiensi ala perusahaan swasta, dinilai mulai menggeser posisi masyarakat dari “warga negara yang dilayani” menjadi “konsumen yang dinilai berdasarkan kemampuan ekonomi.”
Kebijakan efisiensi juga berdampak pada ketenagakerjaan. Restrukturisasi dan pengurangan tenaga kerja di beberapa BUMN untuk menekan biaya operasional berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat lokal di Banyuwangi.
Keberhasilan BUMN ke depan tidak lagi semata-mata diukur dari laba yang diraup, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di tengah gencarnya modernisasi, pemerintah daerah dan pusat dituntut untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok warga yang tertinggal.
