MAKASSAR — Langkah panitia Konferprov PWI Sulsel menetapkan Graha Pena Fajar sebagai lokasi acara pada 2 Juni 2026 berbuntut panjang. Alih-alih meredakan ketegangan, keputusan itu justru memanaskan suhu internal organisasi yang tengah dilanda krisis kepercayaan.
Awal Mula: Argumen Teknis Panitia
Juru Bicara Konferprov PWI Sulsel, Muhammad Arafah, menjelaskan bahwa Graha Pena Fajar dipilih setelah melalui survei ke beberapa opsi tempat yang disodorkan Pemerintah Provinsi Sulsel, seperti Aula Jusuf Kalla dan Gedung Mulo. Menurutnya, dua opsi itu dinilai kurang mumpuni untuk menampung lonjakan sekitar 400 peserta dan peninjau.
“Keputusan ini didasari analisis matang mengenai kenyamanan, sistem keamanan, daya tampung aula, hingga ketersediaan lahan parkir yang luas,” ujar Arafah dalam pernyataan sebelumnya.
Protes: Mengapa Graha Pena Dianggap Bermasalah?
Namun, argumen logistik itu tidak serta-merta meredam kekhawatiran. Forum Penyelamat PWI Sulsel, yang beranggotakan sejumlah jurnalis, menilai penunjukan Graha Pena Fajar sarat dengan risiko. Ketua forum, Arfandi Palallo, menegaskan bahwa persoalannya bukan sekadar gedung megah, melainkan soal independensi.
“Persoalannya bukan cuma megahnya gedung atau mewahnya fasilitas, melainkan bagaimana menjaga citra independensi dan asas keadilan bagi setiap peserta. Arena konferensi wajib hukumnya steril dari embel-embel kepentingan kelompok tertentu,” cetus Arfandi, Sabtu (30/5/2026).
Ia mengingatkan bahwa Graha Pena Fajar memiliki relasi historis dan emosional yang kuat dengan segelintir pihak di internal PWI. Hal ini, menurutnya, bisa memicu spekulasi bahwa arena sakral tersebut berada di bawah bayang-bayang pengaruh kubu tertentu.
Dampak: Legitimasi Hasil Konferensi Dipertanyakan
Arfandi menambahkan, jika sejak awal proses sudah terindikasi tidak netral, maka legitimasi hasil konferensi taruhannya. “Padahal, misi utama PWI Sulsel saat ini adalah merajut kembali rekonsiliasi dan memulihkan martabat organisasi,” katanya dengan nada tegas.
Forum Penyelamat pun mendesak panitia pelaksana untuk duduk bersama dan membuka keran dialog dengan seluruh elemen peserta. Tujuannya, mencari tempat alternatif yang lebih inklusif dan disepakati bersama.
Apa Langkah Selanjutnya?
“Napas demokrasi di tubuh organisasi harus bersumber dari proses yang bersih, transparan, serta mandiri. Tempat perhelatan konferensi seharusnya menjadi rumah bersama yang hangat bagi seluruh anggota, bukan justru memicu tafsir liar soal keberpihakan,” pungkas Arfandi.
Hingga berita ini diturunkan, panitia pelaksana Konferprov PWI Sulsel belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan untuk mengganti venue. Publik menunggu apakah forum dialog yang diminta akan segera digelar demi meredakan ketegangan menjelang hajat besar organisasi wartawan tersebut.
