Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan, Makmur Idrus, mempertanyakan kebijakan tidak tertulis yang membuat kursi Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) tak pernah lagi diisi tokoh dari luar Pulau Jawa sejak 42 tahun terakhir. Mantan Sekretaris PW GP Ansor Sulsel itu menilai Muktamar ke-35 yang akan datang harus menjadi titik balik pemerataan kesempatan bagi seluruh kader Nusantara. Menurutnya, sejarah telah membuktikan putra daerah mampu memimpin organisasi, merujuk pada kepemimpinan K.H Idham Chalid yang bertahan selama 28 tahun.
MAKASSAR — Rentang waktu nyaris setengah abad dinilai terlalu lama bagi Nahdlatul Ulama untuk kembali mempercayakan pucuk pimpinan kepada kader di luar Pulau Jawa. Makmur Idrus, aktivis NU Sulawesi Selatan yang juga mantan Sekretaris Pengurus Wilayah GP Ansor Sulsel, mengungkapkan kegelisahan ini di Makassar, Jumat (21/8/2026).
Ia menghitung, sejak K.H Idham Chalid mengakhiri masa baktinya sebagai Ketua Umum PBNU pada 1984, sudah 42 tahun berlalu tanpa ada figur non-Jawa yang memimpin Tanfidziyah PBNU.
Jeda 42 Tahun Setelah Kepemimpinan K.H Idham Chalid
Makmur mengingatkan bahwa K.H Idham Chalid adalah bukti nyata bahwa putra luar Jawa mampu memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan solid. Namun, fakta sejarah tersebut seakan terkubur oleh kebiasaan panjang yang terus berulang di setiap muktamar.
“Kiyai Idham Chalid telah membuktikan bahwa putra luar Jawa mampu memimpin NU selama 28 tahun. Sekarang sudah 42 tahun berlalu. Pertanyaannya, sampai kapan?” ujarnya.
Bukan Soal Jawa vs Luar Jawa, Melainkan Pemerataan
Pernyataan ini ditegaskan Makmur bukan untuk mempertentangkan kader dari dua wilayah tersebut. Justru, ia menyoroti pola relasi kuasa yang timpang dalam sejarah kepengurusan organisasi.
“NU adalah milik Nusantara. Jangan sampai luar Jawa hanya menjadi lumbung suara ketika Muktamar, tetapi tidak mendapat ruang yang seimbang dalam kepemimpinan nasional,” tegas mantan auditor senior itu.
Menurutnya, selama ini kader-kader dari luar Jawa kerap dianggap sekadar pemasok suara politik saat pemilihan ketua umum, namun partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat pusat masih minim.
Konsolidasi Berbasis Gagasan, Bukan Sekadar Kepentingan Kandidat
Menghadapi gelaran Muktamar ke-35, Makmur berharap Pengurus Wilayah NU (PWNU) dan Pengurus Cabang NU (PCNU) di luar Jawa mampu membangun konsolidasi yang sehat. Konsolidasi tersebut harus berpijak pada gagasan besar untuk kemajuan organisasi, bukan hanya kepentingan sesaat untuk mendukung kandidat tertentu.
Ia menegaskan bahwa standar untuk menjadi pemimpin PBNU tidak berubah. Kapasitas intelektual, integritas pribadi, kedalaman keulamaan, pengalaman berorganisasi, serta penerimaan secara nasional tetap menjadi ukuran utama.
“Kalau ada kader luar Jawa yang memenuhi syarat dan mampu memimpin NU secara nasional, mengapa tidak? Luar Jawa harus berani menjadi sumber gagasan, kader sekaligus kepemimpinan,” tegas Makmur yang juga mantan Ketua GP Ansor Makassar itu.
Muktamar ke-35 Jadi Momentum Pembuktian
Makmur menilai perhelatan muktamar yang akan datang bukan sekadar rutinitas organisasi lima tahunan, melainkan momentum strategis untuk mempertegas komitmen kebangsaan. Kesempatan memimpin PBNU harus terbuka bagi seluruh kader terbaik tanpa terkecuali.
“Bukan Jawa melawan luar Jawa. Ini tentang pemerataan kesempatan. Kalau KH Idham Chalid dulu bisa, mengapa sekarang tidak?” pungkasnya.
