SULAWESI SELATAN — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap fakta menarik di balik derasnya investasi Hyundai di Indonesia. Saat menjadi anak buah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, ia mengaku pemerintah menyediakan "jalur cepat" bagi raksasa otomotif asal Korea Selatan itu.
Percepatan itu bukan sekadar janji. Purbaya menegaskan, dari proses penyampaian rencana investasi hingga seremoni groundbreaking pabrik, hanya butuh waktu sekitar empat bulan. Semua proses perizinan dikawal ketat tanpa dipungut biaya alias gratis.
Kesaksian Purbaya Soal Komitmen Awal Hyundai
Kisah ini bermula ketika perwakilan Hyundai datang ke kantornya dengan membawa rencana besar membangun pabrik di Indonesia. Mereka meminta dukungan penuh pemerintah agar proses investasi berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi.
"Mereka datang ke kantor saya dan bilang ingin membangun pabrik di Indonesia, tetapi meminta dukungan penuh. Saya tanya, 'Apa yang dibutuhkan?' Mereka bilang, 'Terserah pemerintah bisa membantu apa.' Saya jawab, 'Kami dukung semuanya,'" ujarnya di hadapan pelaku industri otomotif, Rabu (5/8).
Strategi "Satu Pintu" yang Memangkas Birokrasi
Purbaya menjelaskan, kunci percepatan tersebut adalah koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah bertindak sebagai eksekutor yang menghubungkan Hyundai dengan semua instansi terkait secara paralel, bukan berurutan.
"Kalau perlu izin investasi, kami panggil BKPM. Kalau izin impor, kami panggil Kementerian Perdagangan. Urusan industri kami panggil Kementerian Perindustrian, urusan pajak kami panggil Kementerian Keuangan. Jadi semuanya cepat," katanya.
Pola pendampingan semacam ini, menurut Purbaya, akan terus menjadi andalan pemerintah untuk menarik investasi baru. Ia juga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memberikan masukan demi perbaikan iklim investasi nasional.
Tagihan Realisasi Pabrik EV Hyundai di Indonesia
Di tengah paparannya, Purbaya sempat melontarkan pertanyaan kritis kepada perwakilan Hyundai yang hadir. Ia menagih janji awal perusahaan tersebut untuk mengembangkan industri kendaraan listrik di dalam negeri.
"Ada Hyundai? Sekarang sudah produksi EV berapa banyak? Berapa persen? Dulu waktu investasi janjinya mau bikin pabrik EV di Indonesia," sindirnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa kemudahan investasi yang diberikan pemerintah harus sejalan dengan realisasi komitmen jangka panjang, terutama dalam pengembangan ekosistem EV yang menjadi prioritas nasional.
