SULAWESI SELATAN — Trump secara spesifik membantah adanya pembayaran senilai 300 juta dolar AS kepada Iran. "Kabar bahwa AS membayar Iran 300 juta dolar adalah berita palsu," tulisnya, dikutip Selasa (16/6/2026).
Namun, pernyataan Trump mengandung ketidakakuratan angka. Dalam unggahannya, ia menyebut nominal "juta", sementara isu yang beredar di media mengacu pada angka yang jauh lebih besar, yakni miliaran dolar.
Wakil Presiden Vance Luruskan: Dana dari Negara Teluk, Bukan AS
Wakil Presiden AS JD Vance memberikan klarifikasi terpisah. Ia menegaskan bahwa dana rekonstruksi dan pemulihan yang dimaksud—sebesar 300 miliar dolar AS (sekitar Rp5.314,8 triliun)—berasal dari negara-negara di Timur Tengah, bukan dari anggaran Amerika Serikat.
"Tidak sepeser pun uang itu berasal dari AS," kata Vance dalam wawancara dengan NBC News. Ia menambahkan, negara-negara Arab Teluk baru akan menggelontorkan dana tersebut sebagai investasi jika Iran mampu menciptakan situasi perekonomian yang layak dan berperilaku seperti "negara normal."
Skema Pendanaan dan Kaitannya dengan Gencatan Senjata
Surat kabar Inggris Financial Times (FT) mengindikasikan pembentukan dana tersebut tidak berdiri sendiri. Menurut FT, skema ini bergantung pada penyelesaian akhir yang mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari serta pembukaan penuh Selat Hormuz.
Lebih lanjut, FT mencatat modal tersebut kemungkinan besar akan dikelola melalui kerangka kerja untuk perusahaan swasta yang tertarik pada pasar Iran. Artinya, mekanisme ini bukanlah bantuan langsung antar-pemerintah, melainkan lebih kepada skema investasi yang difasilitasi.
Konteks Hubungan AS-Iran yang Masih Tegang
Bantahan Trump ini muncul di tengah proses diplomasi yang rumit antara Washington dan Teheran. Sebelumnya, Iran menyebut AS akan memberikan ganti rugi perang, sebuah klaim yang langsung ditolak oleh pemerintahan Trump.
Pernyataan terbaru dari kedua pejabat tinggi AS ini menunjukkan adanya perbedaan narasi internal. Trump membantah mentah-mentah, sementara Vance memberikan penjelasan lebih teknis mengenai sumber dan skema pendanaan yang sesungguhnya berasal dari pihak ketiga, bukan dari kas negara AS.
