MAKASSAR — Bawaslu Sulsel mengingatkan parpol di daerah itu agar tidak menunda persiapan hingga tahapan resmi bergulir. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, menegaskan bahwa kesiapan sejak dini menjadi kunci untuk meminimalisir pelanggaran.
"Kami imbau parpol untuk tidak menunggu hingga Juli 2025. Persiapan administrasi, kaderisasi, hingga sistem internal harus mulai dibenahi," ujar Saiful dalam keterangannya, Selasa (18/2).
Lima Titik Rawan yang Harus Diantisipasi Parpol
Bawaslu Sulsel telah memetakan setidaknya lima kerawanan utama yang berpotensi muncul di tahapan awal Pemilu 2029. Pertama, masalah verifikasi administrasi partai politik yang kerap menjadi sengketa. Kedua, keterlambatan pelaporan dana awal kampanye.
Ketiga, potensi pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan parpol. Keempat, netralitas penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kelima, politik uang dalam bentuk sembako atau bantuan sosial jelang pendaftaran calon.
Mengapa Bawaslu Sulsel Bergerak Sejak Sekarang?
Langkah Bawaslu Sulsel ini bukan tanpa alasan. Pada Pemilu 2024 lalu, Sulsel mencatat ratusan laporan pelanggaran administratif yang mayoritas terjadi karena ketidaksiapan parpol dalam memenuhi dokumen persyaratan. Saiful menambahkan, edukasi dan sosialisasi sejak dini bisa menekan angka pelanggaran hingga 40 persen.
"Kami tidak ingin kecolongan seperti sebelumnya. Lebih baik mencegah dengan pendampingan ketimbang menindak di tengah jalan," tegasnya.
Jadwal Tahapan dan Target Parpol
Meski tahapan resmi baru diprediksi dimulai pertengahan tahun depan, sejumlah parpol di Sulsel sudah mulai menggelar rapat kerja daerah. Beberapa di antaranya bahkan telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif secara informal.
Bawaslu mengingatkan agar aktivitas tersebut tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, terutama terkait larangan penggunaan fasilitas negara dan mobilisasi massa.
Respons Parpol: Ada yang Sambut, Ada yang Santai
Sejumlah pengurus partai menyambut positif imbauan ini. Sekretaris DPW Partai Golkar Sulsel, Misbawati, mengaku partainya telah menyusun peta kerawanan internal sejak akhir 2024. Sementara itu, kader Partai Demokrat menilai sosialisasi Bawaslu harus lebih masif hingga tingkat ranting.
"Kami di akar rumput kadang tidak paham aturan baru. Sosialisasi langsung ke PAC sangat membantu," ujar salah satu kader yang enggan disebut namanya.
