SULAWESI SELATAN — Pemerintah tengah mengkaji ulang mekanisme ekspor batu bara nasional. Salah satu opsi yang mengemuka adalah melibatkan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), perusahaan yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, sebagai pengelola utama.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan ini bisa menjadi terobosan. Dengan penataan yang lebih ketat, penerimaan negara dari sektor batu bara berpotensi meningkat signifikan.
Skema Tata Kelola dan Potensi Penerimaan Negara
Purbaya menjelaskan, DSI akan berperan sebagai pintu tunggal ekspor. Semua transaksi penjualan batu bara ke luar negeri akan tercatat dan terpantau langsung oleh perusahaan pelat merah tersebut. Hal ini untuk menekan kebocoran dan praktik pelaporan yang tidak sesuai.
“Tata kelola ekspor SDA melalui DSI berpotensi meningkatkan penerimaan negara,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi. Ia menambahkan, skema ini akan memastikan setiap ton batu bara yang diekspor memberikan kontribusi optimal bagi kas negara.
Selain penerimaan dari pajak dan royalti, pemerintah juga bisa memperoleh dividen dari keuntungan DSI. Ini menjadi sumber pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.
Dampak bagi Perusahaan Tambang dan Pasar
Langkah ini tentu berdampak langsung pada perusahaan tambang batu bara, baik BUMN maupun swasta. Selama ini, eksportir melaporkan volume dan harga penjualan secara mandiri. Dengan adanya DSI, proses verifikasi menjadi lebih ketat.
Bagi perusahaan tambang seperti PT Bukit Asam Tbk, skema ini bisa mengubah arus kas operasional. Namun di sisi lain, kepastian harga dan volume ekspor justru bisa mengurangi risiko fluktuasi pasar global.
Pasar internasional juga akan menyoroti kebijakan ini. Sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar dunia, perubahan tata kelola di Indonesia bisa memengaruhi rantai pasok dan harga komoditas di Asia.
Langkah Strategis Pemerintah ke Depan
Pemerintah masih menyusun detail skema operasional DSI. Behal ini mencakup mekanisme penetapan harga patokan, kerja sama dengan pelabuhan, serta integrasi data dengan sistem perpajakan dan bea cukai.
Purbaya menekankan, kebijakan ini bukan untuk memonopoli, melainkan menertibkan. “Kami ingin tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ini demi kepentingan jangka panjang bangsa,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan seluruh kekayaan alam Indonesia dikelola secara optimal. Ke depan, sektor lain seperti nikel dan tembaga juga berpotensi masuk dalam skema serupa.
