Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar merencanakan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di 40 lokasi baru sepanjang 2025 hingga 2027 untuk mengatasi kekeringan jangka panjang di wilayah tersebut. Kepala Dinas PU Kota Makassar Zuhaelsi Zubir menyatakan persoalan kekeringan tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya curah hujan, sehingga pemerintah menyiapkan infrastruktur penyediaan air sebagai solusi jangka panjang. Pembangunan tahap pertama mencakup 14 lokasi pada 2025, lalu 10 lokasi pada 2026, dan 16 lokasi pada 2027.
MAKASSAR — Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Zuhaelsi Zubir menyebut persoalan kekeringan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan SPAM kebutuhan jangka panjang. Pernyataan itu disampaikannya di Makassar, Rabu, merespons kondisi musim kemarau yang berdampak pada sejumlah wilayah Kota Makassar.
"Persoalan kekeringan menjadi tanggung jawab kami selaku pemerintah untuk menyiapkan SPAM kebutuhan jangka panjang, sangat berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi bagi warga Kota Makassar," ujar Zuhaelsi.
14 Lokasi Dibangun Tahun Ini, 16 Titik Menyusul pada 2027
Zuhaelsi merinci 40 lokasi pembangunan baru yang direncanakan pemerintah kota dalam rentang 2025 hingga 2027. Sebanyak 14 lokasi masuk tahap 2025, 10 lokasi pada 2026, dan 16 lokasi pada 2027.
Menurutnya, ketersediaan sumber air serta sistem distribusi yang mampu menjangkau seluruh masyarakat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Dinas PU memprioritaskan kawasan yang belum terjangkau atau belum mendapatkan layanan distribusi PDAM secara optimal.
Bukan Hanya Mobil Tangki, Infrastruktur Air Diperkuat Bertahap
Pemerintah kota tidak hanya mengandalkan penanganan darurat berupa distribusi air melalui mobil tangki. Zuhaelsi menyatakan infrastruktur penyediaan air mulai diperkuat agar masyarakat memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan secara bertahap.
Dinas PU melakukan langkah antisipasi melalui penguatan infrastruktur air bersih dan kolaborasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah. Mitra kerja mencakup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan PDAM.
"Sehingga kami dari Dinas PU Kota Makassar juga terus melakukan langkah-langkah antisipasi, bekerja dengan kolaborasi, dan memastikan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat terhadap air terpenuhi," jelas Zuhaelsi.
Kolaborasi dengan BPBD dan PDAM Jaga Pasokan Air Warga
Upaya kolaborasi lintas OPD diarahkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air tetap terpenuhi. Langkah itu sekaligus meminimalkan dampak kekeringan yang terjadi selama musim kemarau.
Pembangunan SPAM menyasar kawasan yang belum terjangkau layanan PDAM secara optimal. Dinas PU menargetkan seluruh titik rampung bertahap hingga 2027 agar akses air bersih warga Kota Makassar tidak lagi bergantung pada pasokan darurat saat kemarau datang.
