SULAWESI SELATAN — Jakarta — Kepastian itu disampaikan di tengah gejolak pasar energi yang belum reda. Harga minyak dunia bergerak naik-turun, begitu pula kurs rupiah terhadap dolar AS. Dua faktor itu biasanya jadi pemicu utama penyesuaian harga BBM. Namun untuk jenis subsidi, Pertamina Patra Niaga menegaskan tidak ada perubahan tarif sampai akhir 2026.
Kebijakan ini sejalan dengan keputusan Pemerintah yang lebih dulu memastikan harga BBM subsidi tetap stabil sepanjang tahun. Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam gejolak harga energi global yang bisa merembet ke inflasi domestik.
Harga Nonsubsidi Ikut Formula Pemerintah
Berbeda dengan BBM subsidi, harga Jenis BBM Umum (JBU) atau nonsubsidi tetap mengacu pada formula yang ditetapkan Pemerintah. Artinya, setiap pergerakan harga minyak dunia dan kurs bisa langsung memengaruhi tarif JBU di SPBU.
VP Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa perusahaan mengikuti kebijakan Pemerintah dalam setiap penetapan harga.
"Pertamina Patra Niaga mengikuti kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga BBM. Meskipun terdapat fluktuasi pada sejumlah parameter pembentuk harga, seperti harga minyak dunia dan nilai tukar, untuk BBM subsidi sesuai arahan Pemerintah tidak ada kenaikan harga hingga akhir 2026. Sementara untuk JBU, harga mengikuti formula yang telah ditetapkan Pemerintah," ujar Kitty, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (12/9/2026).
Selain soal harga, Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM tetap berjalan lancar. Kebutuhan energi masyarakat menjadi prioritas utama perusahaan pelat merah tersebut.
B50 Sudah Masuk 6.050 SPBU, Maluku dan Papua Masih Tertinggal
Di sisi lain, program mandatori biodiesel B50 terus diperluas. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyebutkan, B50 kini sudah disalurkan di 6.050 SPBU atau sekitar 94 persen dari total 6.412 SPBU di Indonesia.
"Masih 362 SPBU yang belum menyalurkan B50 karena masih menyalurkan B40," kata Ega, mengutip Antara di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Dari laporan Marketing Operation Region (MOR) di delapan wilayah, hampir semua region mencatat penyaluran B50 di atas 90 persen. Hanya MOR Maluku dan Papua yang baru mencapai 65 persen. Penyebabnya, stok B40 di wilayah itu masih menumpuk.
"Untuk di Maluku dan Papua masih menghabiskan stok B40, karena stok masih cukup banyak," ujar Ega.
Terminal Sintang Terkendala Pendangkalan Sungai
Dari 121 terminal BBM milik Pertamina, hanya Terminal BBM Sintang di Kalimantan Barat yang belum menyalurkan B50. Kendalanya bukan soal teknis penyaluran, melainkan kondisi alam: sungai mengalami pendangkalan sehingga akses pengiriman terganggu.
"Adapun 1 Terminal BBM yang berada di Sintang belum dapat menyalurkan B50 karena faktor cuaca yaitu sungai mengalami penyusutan," kata Ega.
Secara umum, Ega menilai penerapan mandatori B50 berjalan mulus. Keluhan pelanggan pun tidak signifikan. Bahkan, penjualan biosolar bersubsidi tercatat naik setelah harga solar nonsubsidi mengalami kenaikan.
"Sampai dengan saat ini tidak ada komplain yang signifikan," ujarnya.
Dengan harga BBM subsidi yang dikunci hingga akhir 2026, masyarakat bisa bernapas lega. Namun tantangan tetap ada: menjaga pasokan di wilayah terpencil dan memastikan transisi B50 berjalan merata di seluruh SPBU, termasuk di Maluku, Papua, dan Sintang.
