MAROS — Kemenham Sulsel resmi menempatkan Penggerak HAM di Desa Marannu, Kabupaten Maros, dan Desa Bonto Manai, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Langkah ini bagian dari penguatan program Desa dan Kelurahan Sadar HAM yang berjalan di dua kabupaten tersebut.
Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham Sulsel Idawati Parapak mengatakan koordinasi menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi dan menyusun langkah penerapan nilai HAM di tingkat desa.
Peran Penggerak HAM di Desa
"Salah satu bagian penting dalam koordinasi ini adalah pengenalan dan penguatan Penggerak HAM yang akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program di masing-masing desa," ujar Idawati di Maros, Rabu.
Koordinator Program Desa Sadar HAM Rahmat Zaifulla memberikan pembekalan mengenai tugas, fungsi, dan peran strategis Penggerak HAM. Materi ini menjadi bekal agar mereka mampu menjalankan peran secara aktif dan kolaboratif di lapangan.
Dukungan Pemerintah Desa
Kehadiran Penggerak HAM mendapat sambutan dari Sekretaris Desa Marannu Indra dan Kepala Desa Bonto Manai H Erwin. Keduanya menyatakan kesiapan membangun sinergi bersama Kemenham Sulsel untuk menjalankan program Sadar HAM di wilayah masing-masing.
Penggerak HAM Desa Marannu dijabat Syahrul Gunawan, didampingi PIC Kemenham Sulsel Doni Saputra dan Sakir Mahmud. Sementara itu, Penggerak HAM Desa Bonto Manai dipegang Nurfitri Sawalinda dengan pendamping Aswin Bahar dan La Ode Muhammad Aminuddin.
Membangun Gerakan HAM dari Akar Rumput
Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sulsel Daniel Rumsowek menegaskan keberadaan Penggerak HAM penting untuk memastikan nilai-nilai HAM tumbuh di tengah masyarakat.
"HAM akan semakin kuat ketika masyarakat ikut menjadi bagian dari gerakannya. Penggerak HAM hadir untuk menjembatani semangat warga agar nilai-nilai HAM dapat tumbuh dari desa dan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Kemenham Sulsel mendorong program ini tidak berhenti sebagai predikat semata. Targetnya, program berkembang menjadi gerakan nyata yang tumbuh bersama masyarakat untuk memperkuat pemajuan HAM di Sulawesi Selatan.
