MAKASSAR — Kepastian legalitas aset menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Andi Sudirman menilai penyerahan sertifikat aset daerah sangat membantu pemerintah provinsi menjalankan program daerah maupun program prioritas nasional.
Agenda pertemuan membahas pengawasan terhadap permasalahan aset pemerintah daerah dan Barang Milik Daerah (BMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, penyerahan sertifikat tanah aset, dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta program Local Service Delivery Project (LSDP) se-Pulau Sulawesi.
Kolaborasi Lintas Kementerian Percepat Penyelesaian Persoalan Pembangunan
Andi Sudirman menyebut kolaborasi antara pemerintah daerah dengan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, serta kementerian terkait menjadi penting. Kerja sama itu mencakup pengelolaan aset, penataan lingkungan dan persampahan, penguatan BUMD, hingga berbagai program pelayanan publik.
"Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah," ujar Andi Sudirman.
"Penyerahan sertifikat aset ini sangat membantu kami dalam mendukung pelaksanaan program-program daerah maupun program prioritas nasional," sambungnya.
Fasilitasi Komisi II DPR RI Dinilai Percepat Pencapaian Asta Cita
Menurut Andi Sudirman, banyak program Presiden yang dapat didukung melalui fasilitasi Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan kementerian terkait. Fasilitasi itu dinilai dapat mempercepat pencapaian Asta Cita dan pembangunan daerah, termasuk aset, lingkungan dan persampahan, BUMD, serta lainnya.
"Ada banyak program Bapak Presiden yang dapat kita dukung melalui fasilitasi Komisi II DPR RI, Kemendagri dan kementerian terkait. Ini dapat mempercepat pencapaian Asta Cita dan pembangunan daerah, termasuk aset, lingkungan dan persampahan, BUMD, serta lainnya," jelasnya.
Pemprov Sulsel berharap dukungan pemerintah pusat terhadap daerah terus diperkuat, termasuk dalam menindaklanjuti aspirasi dan kebutuhan spesifik daerah. Pemprov Sulsel juga akan terus memperkuat kolaborasi.
"Ke depan kami harapkan DPR RI terus mendorong kementerian untuk memberi perhatian, termasuk terhadap aspirasi daerah. Kehadiran Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait tentu sangat membantu dan mempermudah proses tersebut," tutur Andi Sudirman.
Harapan Sulsel Jadi Pilot Project Pembiayaan PPPK
Dalam kesempatan itu, Andi Sudirman menyampaikan apresiasi terhadap perhatian DPR RI, khususnya Komisi II, dalam memperjuangkan kebijakan pembebanan anggaran melalui APBN 2027 untuk sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk terkait pembiayaan PPPK.
"Harapannya Sulawesi Selatan dapat menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia. Kami tentu siap mempercepat sekaligus mendukung pelaksanaan program-program tersebut," pungkasnya.
