MAROS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan alokasi pendanaan strategis untuk Kabupaten Maros di tengah tekanan efisiensi anggaran. Bantuan keuangan Rp8,5 miliar yang diserahkan langsung Gubernur Andi Sudirman Sulaiman akan digunakan untuk pembebasan lahan proyek duplikasi Jembatan Maros. Proyek yang dikenal dengan istilah jembatan kembar ini sebelumnya sempat tertunda realisasinya.
Bantuan UMKM dan Logistik Bencana Juga Disalurkan
Bupati Maros Chaidir Syam menjelaskan bahwa dana Rp8,5 miliar tersebut merupakan alokasi yang belum sempat direalisasikan pada tahun sebelumnya. “Alhamdulillah hari ini ada bantuan keuangan lebih dari Rp8 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan kembar,” ujarnya kepada awak media usai rapat paripurna.
Pemprov Sulsel juga menyerahkan bantuan bufferstock logistik penanggulangan bencana senilai Rp141 juta dan satu unit traktor roda empat. Sementara itu, Pemkab Maros memberikan satu unit mobil operasional kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan.
Lima Masjid di Maros Terima Hibah Puluhan Juta
Bantuan hibah untuk rumah ibadah turut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi. Lima masjid di empat kecamatan menerima dana hibah dengan nilai bervariasi. Masjid Jami Darul Istiqamah di Kecamatan Mandai mendapat hibah terbesar Rp100 juta, disusul Masjid Al Muhajirin di Lappara, Kecamatan Moncongloe sebesar Rp80 juta.
Masjid Al Hijir Ismail di Mattammapa, Kecamatan Tompobulu dan Masjid Dg Balu Asyrag di Moncongloe masing-masing memperoleh Rp50 juta. Masjid Nurul Taqwa di Kecamatan Lau menerima Rp30 juta.
Ekonomi Maros Tumbuh 9,53 Persen, Tertinggi Kedua di Sulsel
Chaidir Syam memaparkan sejumlah capaian pembangunan di usia kabupaten yang ke-67. Pertumbuhan ekonomi Maros pada triwulan pertama 2026 mencapai 9,53 persen, menjadikannya yang tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Tahun lalu, Maros juga menjadi daerah dengan peningkatan investasi tertinggi ketiga setelah Makassar dan Luwu Timur.
Di sektor pariwisata dan lingkungan, kawasan karst Maros-Pangkep berhasil dipertahankan sebagai UNESCO Global Geopark. Proses revalidasi status tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Juli 2026. Maros juga mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin akses layanan kesehatan bagi warganya.
Lima Ruas Jalan Pegunungan Diusulkan ke Program Inpres
Meski fiskal daerah mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Chaidir menyebut Pemkab Maros telah mengusulkan lima ruas jalan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Kelima ruas tersebut berada di wilayah pegunungan, yakni Kecamatan Camba, Cenrana, Mallawa, dan Tompobulu.
“Kita memang memprioritaskan wilayah pegunungan karena masih ada sejumlah ruas jalan yang kondisinya belum memadai,” kata Chaidir. Ketua DPRD Maros Muhammad Gemilang Pagessa menambahkan bahwa sekitar 80 persen kondisi jalan di Kabupaten Maros sudah tergolong baik. “Ruas jalan yang masih membutuhkan perbaikan akan terus kita dorong melalui APBD maupun program IJD,” tutupnya.
