SULAWESI SELATAN — Pelindo Sub Regional Jawa tidak mau setengah hati dalam urusan hukum. Perusahaan pelat merah itu resmi menggandeng Cabang Kejaksaan Negeri Semarang untuk menangani potensi sengketa di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Selasa (30/6).
Bantuan Hukum dari Jaksa untuk Operasional Pelabuhan
Kerja sama ini mencakup pendampingan hukum, pemberian pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain yang diperlukan. Sub Regional Head Jawa PT Pelindo Regional 3, Purwanto Wahyu Widodo, menyebut sinergi ini sebagai langkah nyata memperkuat aspek kepastian hukum di setiap proses bisnis.
“Melalui kerja sama ini kami berharap memperoleh dukungan dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan, maupun tindakan hukum lainnya sehingga berbagai potensi risiko hukum dapat dimitigasi sejak dini,” ujar Purwanto.
Ia menambahkan, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan hukum yang muncul dalam pengelolaan pelabuhan. Tanpa kepastian hukum, pengembangan bisnis seperti perluasan dermaga atau kerja sama dengan mitra swasta bisa terhambat.
Kejari Semarang: Komitmen Dukung Pelayanan Publik
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Semarang, Muhammad Baharuddin, S.H., M.H., menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, ini adalah wujud sinergi antara aparat penegak hukum dengan BUMN dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
“Perjanjian kerja sama ini merupakan wujud komitmen Cabang Kejaksaan Negeri Semarang untuk memberikan dukungan hukum kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” ungkap Baharuddin.
Dia berharap sinergi ini memperkuat kepastian hukum, khususnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pelabuhan tersebut merupakan salah satu pintu gerbang logistik utama di Jawa Tengah.
Dampak ke Pelayanan dan Ekonomi Nasional
Pelindo Sub Regional Jawa optimistis, kerja sama ini tidak hanya menyelesaikan masalah hukum. Lebih dari itu, kepastian hukum akan mendorong peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan. Operasional yang stabil berarti arus barang dari dan ke Tanjung Emas tidak terganggu.
Dampak jangka panjangnya, sektor logistik nasional ikut diuntungkan. Pelabuhan yang dikelola dengan baik dan minim sengketa hukum bisa menekan biaya logistik, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pelindo menargetkan, dengan adanya pendampingan hukum dari kejaksaan, berbagai potensi gugatan perdata atau sengketa tata usaha negara bisa dicegah sebelum merugikan perusahaan.
