SULAWESI SELATAN — Pemerintah daerah diminta tidak selalu mengandalkan APBD untuk membangun infrastruktur publik. Kementerian Keuangan menawarkan skema kerja sama dengan badan usaha swasta, dengan pembayaran melalui pajak penerangan jalan. Contohnya sudah berjalan di Madiun untuk pembangunan lampu jalan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menyebut kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta bisa menjadi alternatif pembiayaan yang tidak membebani anggaran daerah. Skema semacam ini dinilai cocok untuk proyek yang menghasilkan pendapatan sendiri, seperti penerangan jalan.
Lampu Jalan Madiun Jadi Contoh Skema Kerja Sama
Nufransa memaparkan pengalaman di Madiun sebagai gambaran bagaimana pembagian peran antara pemda dan swasta berjalan. Menurut dia, pembangunan lampu jalan sejatinya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun ketika hendak membangun, pemda bisa melibatkan badan usaha swasta sebagai pelaksana.
Badan usaha tersebut yang membangun tiang-tiang lampu sekaligus memasang lampunya. Setelah fasilitas berdiri, pemda membayar kembali kepada badan usaha melalui pendapatan pajak penerangan jalan selama jangka waktu tertentu.
"Kemudian pemerintah daerah membayarkan kepada badan usaha tersebut melalui pajak penerangan jalan yang dibayarkan langsung kepada badan usaha tersebut selama jangka waktu tertentu," ujar Nufransa dalam acara Senator Menyapa episode kedua bertema 'Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal', Kamis (12/11).
Dua Sisi yang Sama-sama Diuntungkan
Menurut Nufransa, skema ini memberi manfaat bagi dua pihak. Masyarakat menikmati fasilitas penerangan yang memadai tanpa harus menunggu anggaran daerah tersedia. Di sisi lain, badan usaha swasta tetap punya ruang tumbuh karena mendapat pembayaran dari pendapatan pajak yang rutin.
Pola serupa bisa direplikasi untuk proyek daerah lain yang punya sumber penerimaan jelas. Syaratnya, pemda mampu memetakan proyek mana yang layak dibiayai swasta dan mana yang tetap harus memakai APBD.
Opsi Pinjaman Lewat SMI dan PII
Selain menggandeng swasta, Kemenkeu menyiapkan jalur pembiayaan lain bagi daerah yang butuh dana segar. Pinjaman bisa diperoleh dari dua badan usaha milik negara di bawah naungan kementerian, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Fasilitas pinjaman ini menjadi pelengkap instrumen Transfer ke Daerah (TKD) yang selama ini menjadi tulang punggung fiskal daerah. TKD mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta transfer lainnya.
Persoalan Klasik Transfer ke Daerah
Diskusi soal TKD menyorot sejumlah isu yang tak kunjung tuntas: kecukupan dana, keadilan distribusi, kepastian penyaluran, hingga mutu belanja daerah. Kemenkeu memposisikan TKD sebagai instrumen utama untuk menopang pemerataan pembangunan dan memperkuat kemampuan keuangan pemda.
Acara Senator Menyapa episode kedua menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein, Nufransa Wira Sakti, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Episode tersebut tayang di CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming CNNIndonesia.com pada Kamis, 12 November 2026, pukul 19.00 WIB.
