MAKASSAR — Enrekang berada di kawasan pegunungan dan menjadi lokasi Pegunungan Latimojong, salah satu puncak dalam daftar seven summits Indonesia. Wasekjen PP HPMM, Bung Qadri, menyebut karakter wilayah itu menuntut kesiapan mitigasi yang lebih serius dari pemerintah.
Qadri menegaskan penanganan karhutla di Enrekang perlu dikerjakan bersama, baik oleh Pemkab Enrekang maupun Pemprov Sulsel.
Mengapa HPMM Menilai Pemprov Sulsel Tak Boleh Abai?
Menurut Qadri, medan pegunungan membuat pemadaman dan pencegahan kebakaran membutuhkan sumber daya lebih besar dibanding daerah dataran.
“Pemprov Sulsel jangan abai melihat kebakaran di Enrekang, apalagi Enrekang merupakan daerah pegunungan yang memerlukan penanganan extra dalam proses mitigasi bencana,” ucap Bung Qadri, Rabu (11/11) malam.
Beban Fiskal Pemkab Enrekang Dinilai Menyulitkan Penanganan
Qadri mengingatkan, jika penanganan karhutla dibebankan penuh kepada pemerintah daerah di tengah tekanan fiskal, masalah ini akan sangat sulit diatasi.
“Perlu kolaborasi extra untuk menangani masalah tersebut, dan Pemprov musti turun tangan menangani hal tersebut,” tegasnya.
Armada Damkar Tambahan hingga Satgas Karhutla Diusulkan
HPMM menawarkan solusi konkret. Qadri meminta Pemprov Sulsel menyediakan alat tambahan untuk mitigasi bencana.
“Perlu pengadaan tambahan, alat-alat seperti armada damkar termasuk pembentukan satgas Karhutlah jika diperlukan,” ucapnya.
Harapan HPMM untuk Kelestarian Alam Enrekang
Qadri berharap keterlibatan serius Pemprov Sulsel dapat menuntaskan persoalan ekologis di Enrekang.
“Semoga Pemprov Sulsel dapat terketuk hatinya untuk melihat Enrekang, karena Enrekang banyak menyimpan keindahan alam yang perlu dijaga bersama,” harap Bung Qadri.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemprov Sulsel maupun Pemkab Enrekang atas desakan tersebut.
