MAKASSAR — Irjen Pol Awal Chairuddin menyatakan pihaknya tidak akan menghalangi langkah hukum apa pun yang ditempuh tersangka Sitti Husniah Talenrang. Menurut Kapolda, permohonan penangguhan penahanan merupakan hak setiap tersangka dan akan dinilai oleh penyidik sesuai ketentuan.
"Silahkan, nanti penyidik yang putuskan," kata Awal kepada wartawan usai bersilaturahmi dengan pimpinan DPRD Sulsel di Kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Rabu.
Pernyataan itu muncul setelah tim kuasa hukum Husniah menyampaikan rencana mengajukan penangguhan. Alasan yang disiapkan bukan soal perkara, melainkan kondisi kesehatan kliennya.
Alasan Kesehatan Jadi Dasar Permohonan
Kuasa hukum Husniah, Mahyuddin Jamal, menyebut kliennya memiliki riwayat penyakit maag akut yang tidak memungkinkan ditahan. Rekam medis disebut sudah disiapkan sebagai lampiran permohonan.
"Ini karena kondisi kesehatan beliau, klien kami punya riwayat penyakit maag akut, dan itu ada rekam mediknya. Insyaallah besok kita ajukan permohonan," tutur Jamal.
Jamal menambahkan, pihaknya masih menyusun langkah hukum lain di luar penangguhan penahanan. Pendampingan terhadap Husniah tetap dilakukan sampai perkara tuntas.
Syarat Penangguhan Menurut KUHAP Baru
Kapolda menegaskan setiap orang punya kedudukan sama di mata hukum, termasuk tersangka yang sedang menjalani proses pidana. Alasan kemanusiaan disebut menjadi pertimbangan yang lazim diajukan.
"Kan memang setiap orang tersangka itu punya hak untuk menyampaikan penangguhan penahanan, dan nanti penyidik yang memutuskan (kelayakan)," ujarnya lagi.
Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Permohonan dapat diajukan tersangka atau terdakwa kepada penyidik, penuntut hukum, atau hakim sesuai kewenangannya.
Syaratnya antara lain bersikap kooperatif, tidak mempersulit proses hukum, tidak melarikan diri, dan tidak menghilangkan barang bukti. Tersangka juga wajib tidak mengulangi tindak pidana, wajib lapor, serta tidak keluar rumah dan kota.
Ketentuan lain membuka ruang penangguhan bagi tersangka dengan alasan kesehatan atau menderita sakit keras yang memerlukan perawatan medis khusus. Status tulang punggung keluarga juga masuk dalam daftar pertimbangan.
Jerat Pasal Pungli Izin PBG dan TPPU
Husniah ditetapkan tersangka atas dugaan pungutan liar dan pemerasan dalam pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Perkimtan Gowa 2025–2026. Penyidik juga menjeratnya dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 KUHP. Jerat berikutnya Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP terkait dugaan pencucian uang.
Penahanan berjalan 20 hari di Rutan Polda Sulsel sejak 26 Oktober hingga 14 November 2026. Status itu melekat setelah Husniah diperiksa penyidik di ruang Tidipkor Polda Sulsel pada 26 Oktober 2026.
Bagi warga Gowa yang menempuh izin PBG, perkara ini menyangkut langsung biaya pengurusan bangunan. Sementara bagi Pemkab Gowa, proses hukum mantan bupatinya berjalan di tengah upaya membenahi layanan perizinan daerah.
