MAKASSAR — Munafri Arifuddin menyebut sedikitnya lima persoalan sosial yang butuh kolaborasi organisasi kemasyarakatan di Makassar. Mulai dari anak putus sekolah, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak dan perempuan, hingga kekerasan seksual.
Menurut Munafri, keterlibatan organisasi kemasyarakatan penting untuk memperluas jangkauan pemerintah dalam memberikan edukasi dan pendampingan. Organisasi sosial dinilai bisa menyentuh langsung kesadaran warga terhadap persoalan yang mereka hadapi.
"Sehingga saya berharap kekuatan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi sosial seperti yang dilakukan APPI ini, harus berada di depan untuk memberikan perhatian di dalam persoalan-persoalan tersebut," katanya.
Pemerintah Tidak Bisa Selesaikan Sendiri
Munafri menegaskan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani persoalan sosial. Jika tidak diselesaikan bersama, ia menilai penyelesaiannya akan berjalan parsial dan sendiri-sendiri.
"Pemerintah harus hadir bersama. Karena kalau tidak diselesaikan secara bersama, penyelesaiannya juga akan berjalan secara parsial, sendiri-sendiri," ujarnya.
Karena itu, ia meminta APPI memetakan kebutuhan masyarakat sebelum menyusun program. Rakernas diharapkan menghasilkan keputusan soal bentuk intervensi yang benar-benar dibutuhkan warga.
Srikandi APPI Diminta Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual
Secara khusus, Munafri mendorong Srikandi APPI mengambil bagian dalam edukasi pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ia menilai sosialisasi masih perlu diperluas agar warga memahami bentuk-bentuk kekerasan dan tahu langkah yang harus diambil.
Munafri juga meminta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) APPI memperkuat pendampingan bagi warga yang butuh akses bantuan hukum. Keterbatasan pengetahuan hukum, lanjutnya, bisa membuat hak-hak masyarakat tidak terpenuhi.
"Banyak sekali persoalan-persoalan masyarakat yang kurang melek terhadap hukum. Ini hal penting yang fundamental. Maka dari itu penting sekali bagi saudara-saudara khususnya di lembaga hukum untuk memberikan pendampingan hukum gratis," katanya.
Program Keagamaan hingga Tantangan Digitalisasi
Di bidang sosial keagamaan, Munafri mendorong APPI menyusun program yang memperkuat pembinaan akhlak dan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan keagamaan. Ia mengingatkan tantangan sosial semakin kompleks di tengah perkembangan digitalisasi.
Arus informasi dan pola konsumsi media sosial, kata dia, dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Pengetahuan dan pendampingan dibutuhkan agar warga tidak mudah terbawa pengaruh digital.
Meski demikian, Munafri meminta APPI tidak mencoba menyelesaikan seluruh persoalan sekaligus. Organisasi perlu menentukan segmen masyarakat dan persoalan tertentu yang bisa ditangani secara fokus dan berkelanjutan.
"Jangan berpikir sebagai pemerintah yang bisa merangkul semuanya. Masuk ke dalam satu segmen yang kecil tapi tepat, yang jelas mampu mengurai di salah satu segmen itu yang menjadi
