SULAWESI SELATAN — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman meninjau kesiapan operasi Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (18/9). Progres fisik pembangunan di Gresik sudah mencapai 95,4 persen, lebih cepat 4,6 persen dari rencana. Percepatan ini krusial untuk mengejar target 1 juta sambungan rumah pada 2028 dan menekan ketergantungan impor LPG yang masih 80 persen.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman memastikan hambatan perizinan yang selama ini menahan pengoperasian Jargas di Gresik sudah tuntas. Kepastian itu ia sampaikan usai meninjau lokasi Metering Regulating Station (MRS) dan berdialog dengan warga calon penerima manfaat. Turut mendampingi Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.
Progres Fisik Lampaui Rencana
Pembangunan Jargas di Gresik sudah mencapai 95,4 persen secara fisik, atau lebih cepat sekitar 4,6 persen dari jadwal. Kabupaten ini mendapat alokasi 7.363 sambungan rumah, sementara Sidoarjo 7.223 sambungan rumah. Total kedua kabupaten mencapai 14.586 sambungan rumah.
Angka itu bagian dari target 119.379 sambungan rumah di 15 kabupaten dan kota pada tahap 2025–2026. Dudung menyebut percepatan ditempuh lewat rangkaian rapat koordinasi debottlenecking yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP).
"Dalam proses Jargas ini, operasi bisa dilaksanakan melalui rangkaian rapat koordinasi debottlenecking oleh KSP untuk pelepasan hambatan-hambatan atau proses percepatan yang selama ini tidak berjalan atau terhambat," ujar Dudung.
Perizinan yang Sempat Menahan
Sejumlah izin yang sebelumnya menjadi penghambat kini sudah terbit. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL untuk kedua kabupaten sudah keluar, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik sudah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai telah ditandatangani.
"Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan," kata Dudung. Ia menyebut penyelesaian itu tidak lepas dari respons cepat Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur.
Dengan tuntasnya perizinan, fokus berpindah ke tahap pengoperasian. Dudung meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi. SKK Migas diminta memastikan alokasi gas dan titik serah, sedangkan BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.
Hemat 36,6 Ribu Tabung LPG per Bulan
Tersedianya 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo diperkirakan mengurangi konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi sekitar 36,6 ribu tabung per bulan. Pengurangan itu penting karena sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi lewat impor.
Dari sisi harga, Dudung menyebut gas jaringan jauh lebih murah. "Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp70.000, terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp20.000, ini akan sangat membantu, artinya meringankan beban masyarakat," ujarnya.
Selain menekan biaya, Jargas mempermudah warga saat kebutuhan mendadak pada malam hari ketika toko LPG 3 kilogram sudah tutup. Program ini juga disebut sejalan dengan upaya swasembada energi dan pengurangan ketergantungan pada impor LPG.
Dikejar Rampung 2028
Jargas rumah tangga merupakan program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Pembangunan jaringan gas perkotaan berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Ditanya soal target penyelesaian 1 juta sambungan rumah, Dudung menjawab singkat: "2028. 2028 selesai."
KSP akan terus mengawal lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan sisa perizinan, menetapkan badan usaha pengelola, menerbitkan izin usaha niaga gas bumi, menetapkan alokasi gas dan titik serah, serta menetapkan wilayah jaringan distribusi dan harga gas rumah tangga. Dudung juga meminta perizinan lokasi berikutnya disiapkan sejak tahap perencanaan dan diproses paralel.
Bagi masyarakat Gresik dan Sidoarjo, Jargas menjanjikan pengeluaran energi rumah tangga yang lebih ringan dan pasokan yang tidak bergantung pada ketersediaan tabung melon di pasaran. Bagi pemerintah, program ini menjadi salah satu instrumen utama memangkas impor LPG yang selama ini membebani neraca perdagangan.
