Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar bersama BKKBN Sulawesi Selatan memperkuat sinergi pengawasan mutu dan keamanan alat serta obat kontrasepsi (alokon) yang digunakan masyarakat. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB) di Sulsel terjaga, mulai dari pengadaan hingga penggunaan di fasilitas kesehatan.
MAKASSAR — Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menegaskan bahwa mutu alokon harus dijaga sepanjang rantai pelayanan. Pengawasan tidak berhenti di tingkat penyimpanan, tetapi berlanjut hingga distribusi dan pemakaian di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).
"Penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB) sekaligus mendukung terwujudnya keluarga berkualitas dan generasi emas Indonesia 2045," kata Yosef di Makassar, Rabu.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Jamin Keamanan Produk
Yosef menggarisbawahi bahwa pengawasan obat dan alat kontrasepsi bukan tanggung jawab satu lembaga semata. Kolaborasi lintas sektor dinilai krusial agar masyarakat menerima produk yang memenuhi standar mutu, keamanan, dan manfaat.
BKKBN Sulsel merespons dengan mendorong penguatan koordinasi melalui forum bersama yang melibatkan pemangku kepentingan terkait pelayanan KB. Forum ini dirancang sebagai wadah untuk menyinergikan pengawasan obat, alat kontrasepsi, kapasitas tenaga kesehatan, serta standardisasi fasilitas pelayanan KB.
Peran Kader Lapangan dalam Edukasi Masyarakat
Kerja sama kedua lembaga juga menyasar pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai keamanan obat dan pangan. BKKBN memiliki jejaring kader hingga tingkat lapangan yang dinilai dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat secara efektif.
Selain itu, sinergi ini mencakup peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta pembinaan fasyankes yang memberikan layanan kontrasepsi. Kualitas pelayanan KB tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alat kontrasepsi, tetapi juga jaminan bahwa produk yang digunakan aman, bermutu, dan sesuai ketentuan.
Langkah Awal: Rencana Tindak Lanjut dan Bimbingan Teknis
Sejumlah langkah awal telah disiapkan untuk memperkuat pelaksanaan program. Di antaranya penyusunan rencana tindak lanjut, penguatan legalitas Forum Koordinasi Tim Pengendali Mutu Pelayanan KB tingkat provinsi, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Kedua lembaga juga mendorong bimbingan teknis terpadu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuannya agar tenaga kesehatan memiliki pemahaman yang lebih baik terkait pengelolaan dan penggunaan obat serta alat kontrasepsi.
Sebelumnya, pengawasan mutu alokon telah menjadi bagian dari peran BBPOM Makassar melalui kegiatan sampling dan pengawalan mutu obat kontrasepsi bersama BKKBN. Sinergi ini diharapkan memperkuat pelayanan KB di Sulsel sekaligus melindungi masyarakat dari penggunaan produk yang tidak memenuhi persyaratan.
Penguatan pengawasan ini bukan hanya soal aspek kesehatan saat ini, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membangun keluarga berkualitas dan menyiapkan sumber daya manusia Sulsel yang sehat dan produktif menuju Generasi Emas 2045.
