Nagekeo — Menyusul gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat mempercepat pendataan dan pemeriksaan bangunan-bangunan layanan publik di wilayah terdampak.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri PU Dody Hanggodo. Tujuannya, memastikan bangunan yang terdampak gempa masih aman digunakan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan atau perbaikan.
Prioritas pemeriksaan diberikan pada bangunan yang menjadi bagian dari pelayanan dasar masyarakat, seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses pemeriksaan, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah jumlah personel di lapangan.
Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang telah berada di lapangan. Dengan demikian, total terdapat 14 personel yang akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak.
Titik awal pemeriksaan adalah Labuan Bajo, mencakup Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah itu, tim bergerak ke Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan-bangunan yang terdampak gempa.
Pemeriksaan ini bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengguna bangunan mengenai keamanan fasilitas yang tetap dibutuhkan dalam masa tanggap darurat. Hasil pemeriksaan juga menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan maupun perbaikan bangunan.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Di samping pemeriksaan bangunan, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga mengecek sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan meliputi Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat.
BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum di lapangan. Tim tidak hanya inventarisasi, tetapi langsung melakukan penanganan terhadap sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu penanganan dilakukan di Kabupaten Ende, berupa perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan ini dilakukan agar layanan air minum dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat.
Tambahan 10 personel juga akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Mereka bertugas melakukan pengecekan sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU terus memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak. Dalam masa tanggap darurat, air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan mendasar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat maupun pengungsi.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit telah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo dan dapat dilanjutkan pemanfaatannya untuk mendukung penanganan bencana gempa.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Sebanyak delapan unit merupakan dukungan yang tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Sementara itu, di Kupang masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Kementerian PU kini tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi secara cepat. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya, juga disiapkan.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM apabila jaringan telah tersedia dan berfungsi. Apabila sumber air perpipaan belum tersedia atau mengalami gangguan, Kementerian PU akan menyiapkan alternatif dukungan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, maupun sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar selama masa tanggap darurat.
