JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto menjadi faktor penentu bagi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk menuntaskan pembersihan dugaan mafia infrastruktur di internal kementeriannya, di tengah rentetan isu negatif yang menerpa Dody belakangan ini.
Trubus menilai isu-isu tersebut bermunculan seiring langkah Dody merombak birokrasi kementerian, dan menduganya sebagai bentuk serangan balik dari kelompok yang kepentingannya terganggu.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Isu-isu yang belakangan mengiringi nama Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dugaan penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, sampai mutasi pegawai kementerian. Dody bersama Kementerian PU sudah membantah dan mengklarifikasi berbagai tudingan tersebut.
Trubus meyakini serangan itu bisa jadi datang dari pihak yang selama ini bebas mengambil keuntungan dari proyek infrastruktur, dengan ruang gerak yang kian menyempit sejak Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Namun ia menekankan dugaan serangan balik ini masih perlu dibuktikan, sebab belum ada temuan resmi yang memastikan seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan yang sama.
Dugaan Perlawanan dari Dalam
Trubus menduga sejumlah isu yang beredar berpotensi digerakkan oleh orang-orang lama di lingkungan Kementerian PU, terkait langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.
Trubus berpandangan perombakan mesti menjangkau pejabat yang sudah lama menduduki posisi tertentu, sebab rotasi penting untuk memutus mata rantai kepentingan yang terbentuk akibat lamanya seseorang menguasai jabatan atau wilayah kerja.
“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.
“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.
Pejabat yang bertahun-tahun tak pernah dirotasi, menurut Trubus, menjadi pihak yang paling mungkin merasa dirugikan, terutama bila posisi tersebut berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ataupun pengawasan proyek infrastruktur.
Ia mencontohkan persoalan yang belakangan mencuat pada proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ, dan menegaskan dugaan penyimpangan semacam itu harus dicegah agar tak terulang di masa kepemimpinan Dody.
Diduga Melibatkan Jaringan Pejabat dan Broker
Trubus menegaskan perombakan birokrasi tak cukup hanya mengandalkan kewenangan seorang menteri — karena itu Dody dinilai perlu membentuk tim khusus untuk memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh hingga ke unit kerja paling bawah.
“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.
Tim tersebut diperlukan agar rotasi dan penindakan terhadap pegawai bertumpu pada hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dugaan semata.
Tim khusus itu juga bisa dipakai menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek, mencakup pola pemenang tender berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kesesuaian kualitas pekerjaan.
Trubus menilai mafia infrastruktur pada umumnya tidak bekerja sendirian, melainkan mempertahankan pengaruh lewat jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga kekuatan politik.
“Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jaringan tersebut kerap sudah masuk sejak tahap perencanaan proyek, dengan indikasi berupa kualitas bangunan yang cepat rusak meski belum lama digunakan.
Kendati begitu, keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan atas proyek tersebut.
Trubus berpandangan pembersihan di tubuh Kementerian PU dapat terwujud selama ada kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikannya.
“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.
Dukungan Presiden Prabowo Subianto, tegasnya, menjadi penopang utama agar perombakan ini tak berhenti saat menghadapi tekanan dari kelompok berkepentingan — dan sebagai pembantu presiden, Dody diyakini sudah menyampaikan persoalan internal Kementerian PU kepada Prabowo.
“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus.
