MAKASSAR — BKPSDM Kota Makassar tidak lagi menggunakan metode pelatihan aparatur yang seragam. Lewat inovasi AKSI ASN, setiap pegawai negeri sipil (ASN) di lingkungan Pemkot Makassar akan dipetakan berdasarkan kompetensi individualnya sebelum mendapatkan program pengembangan yang sesuai.
Sistem ini memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk memastikan pelatihan yang diberikan benar-benar relevan dengan kebutuhan masing-masing aparatur. Kepala BKPSDM Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menyebut langkah ini sebagai terobosan untuk mengakhiri pendekatan pelatihan yang selama ini bersifat massal dan kurang terukur.
Pemetaan Kompetensi, Bukan Sekadar Pelatihan Massal
“AKSI ASN bertujuan memetakan pegawai sesuai kompetensinya, kemudian memberikan pelatihan yang memang mereka butuhkan,” ujar perempuan yang akrab disapa Memi itu, Minggu (26/7/2026).
Ia menegaskan bahwa peningkatan kompetensi ASN tidak bisa lagi dilakukan secara serampangan. Menurutnya, dampak dari program ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat karena kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kapasitas aparatur di lapangan.
Dari Proyek Pelatihan Menjadi Kebijakan Nyata
Yang menarik, AKSI ASN lahir dari tugas Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diikuti Kamelia. Namun, inovasi ini tidak berhenti sebagai dokumen proyek perubahan. BKPSDM Makassar langsung mengimplementasikannya sebagai solusi konkret untuk transformasi birokrasi di kota berpenduduk sekitar 1,4 juta jiwa itu.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkot Makassar dalam merespons tuntutan birokrasi modern yang menuntut efisiensi, adaptabilitas, dan penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Target: Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Tepat Sasaran
Dengan sistem berbasis data dan AI, BKPSDM berharap tidak ada lagi ASN yang mengikuti pelatihan di luar bidang tugasnya. Sebaliknya, setiap program pengembangan sumber daya manusia akan dirancang untuk menutup celah kompetensi yang teridentifikasi dari hasil pemetaan.
“Dampaknya akan langsung ke kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Kamelia, menekankan bahwa birokrasi yang kompeten adalah kunci utama kepuasan warga terhadap layanan pemerintah.
AKSI ASN menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah daerah di Indonesia mulai mengadopsi pendekatan berbasis teknologi untuk mereformasi sistem kepegawaian dari dalam.
