MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar resmi membentuk Relawan Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai langkah konkret menekan angka putus sekolah di wilayah tersebut. Program ini diluncurkan untuk memastikan seluruh anak di Makassar mendapatkan hak dasar mereka dalam mengakses pendidikan tanpa terkecuali.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan bahwa pembentukan tim ini bukan sekadar menjalankan program administratif pemerintah. Menurutnya, Relawan ATS merupakan gerakan sosial yang dirancang untuk menyasar langsung akar persoalan pendidikan yang sering kali terabaikan di tingkat akar rumput.
"Melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, tim ini diharapkan mampu memastikan tidak ada lagi anak di Makassar yang tertinggal dari hak dasarnya untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan yang lebih baik," kata Munafri, Senin (4/5/2026).
Fokus Relawan ATS Jemput Anak Kembali ke Sekolah
Prioritas utama dari tim ini adalah melakukan aksi jemput bola terhadap anak-anak yang telah berhenti sekolah. Para relawan akan dikerahkan untuk menyisir wilayah-wilayah yang memiliki angka putus sekolah tinggi agar anak-anak tersebut dapat diarahkan kembali ke sistem pendidikan formal.
Munafri menyoroti fenomena banyaknya anak usia sekolah yang terpaksa berhenti di tengah jalan karena berbagai faktor. Kehadiran relawan ini diharapkan menjadi jembatan bagi mereka untuk mendapatkan kembali akses ruang kelas yang sempat terputus.
"Banyak sekali anak-anak kita yang terpaksa harus putus sekolah. Nah, ini yang harus kita pastikan mereka bisa kembali ke sekolah," lanjutnya.
Identifikasi Masalah Lewat Pendekatan Langsung ke Lapangan
Tim ATS bekerja dengan melibatkan relawan dari berbagai unsur masyarakat dan instansi terkait. Mereka bertugas melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua dan lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi penyebab utama mengapa seorang anak tidak lagi bersekolah.
Setelah penyebabnya teridentifikasi, relawan akan melakukan pendampingan intensif. Proses ini mencakup bantuan pengurusan administrasi hingga memastikan anak tersebut benar-benar kembali masuk ke dalam sistem pendidikan yang dikelola oleh pemerintah kota.
"Artinya pendidikan formal yang harus mereka terima itu dijalankan dengan baik. Jadi itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk memastikan mereka bisa kembali ke bangku sekolah," tegas Munafri.
Penanganan Berbasis Data dan Evaluasi Rutin
Pemerintah Kota Makassar menekankan bahwa seluruh pergerakan relawan di lapangan harus berlandaskan data yang akurat. Data tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan langkah penanganan serta mengukur target capaian program secara berkala.
Evaluasi rutin akan dilakukan untuk menyesuaikan kapasitas tim relawan dengan jumlah anak yang perlu dijangkau. Sinkronisasi data antara temuan lapangan dan data milik dinas terkait menjadi kunci agar penurunan angka putus sekolah di Makassar berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Tim ini yang akan menjaring mereka, menjangkau langsung, dan memastikan proses pendidikan ini berjalan. Termasuk bagaimana kita menurunkan angka anak putus sekolah," ungkapnya.
Langkah taktis ini diharapkan mampu meminimalkan kesenjangan akses pendidikan di Makassar. Munafri menginstruksikan jajarannya untuk terus memantau perkembangan di bawah agar solusi yang diberikan benar-benar menyentuh persoalan mendasar siswa.
"Makanya ini harus kita cocokkan dengan data di dinas, dan memang kita harus turun langsung ke bawah, solusinya lewat tim yang kita bentuk," tutupnya.
