MAKASSAR — Data terbaru Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengungkap fakta mengkhawatirkan mengenai akses pendidikan di wilayah ini. Hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 83.935 anak di Sulawesi Selatan menyandang status putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam pemenuhan hak dasar anak, tepat saat peringatan Hari Pendidikan Nasional. Sebagian besar anak-anak tersebut terpaksa menanggalkan seragam sekolah karena terhimpit kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak.
Potret Ibrahim dan Ribuan Anak Jalanan di Kota Makassar
Ibrahim (14) adalah satu dari ribuan potret nyata anak putus sekolah di ibu kota provinsi. Remaja yang seharusnya duduk di bangku kelas tiga SMP ini kini menghabiskan hari-harinya di aspal jalanan sebagai juru parkir liar.
"Supaya bisa punya uang sendiri," kata Ibrahim saat ditemui di Kota Makassar, Sabtu (2/5/2025).
Keputusan Ibrahim berhenti sekolah didasari realita pahit di rumahnya. Ibunya bekerja sebagai pengumpul sampah plastik, sementara ayahnya merupakan juru parkir dengan penghasilan tidak menentu. Beban ekonomi inilah yang mendorong Ibrahim turun ke jalan demi membantu menyambung hidup keluarga.
Daftar Wilayah dengan Angka Putus Sekolah Tertinggi di Sulsel
Data Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan menunjukkan sebaran anak tidak sekolah (ATS) yang cukup merata di berbagai jenjang. Tercatat ada 9.520 anak putus sekolah di tingkat SD, 9.686 di tingkat SMP, dan 11.973 di tingkat SMA/SMK.
Persoalan lain muncul pada angka kelulusan yang tidak berlanjut. Sebanyak 18.383 lulusan SD terpantau tidak masuk ke SMP, sementara 22.550 lulusan SMP memilih tidak melanjutkan ke bangku SMA. Berikut adalah lima daerah dengan angka tertinggi:
- Kota Makassar: 25.617 anak
- Kabupaten Bone: 9.073 anak
- Kabupaten Gowa: 7.862 anak
- Kabupaten Bulukumba: 4.606 anak
- Kabupaten Pinrang: 3.627 anak
Mengapa Faktor Ekonomi Masih Menjadi Penghambat Utama?
Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Mustaqim, menegaskan bahwa tekanan finansial masih menjadi tembok besar bagi anak-anak di Sulsel untuk mengenyam pendidikan formal. Meski biaya SPP seringkali digratiskan, komponen biaya lain tetap tak terjangkau oleh keluarga prasejahtera.
"Faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Biaya pendidikan yang mencakup seragam, buku, hingga transportasi masih menjadi beban bagi sebagian keluarga," ujar Mustaqim.
Kategori anak tidak sekolah di Sulsel terbagi menjadi tiga kelompok besar. Mereka terdiri dari anak yang memang belum pernah mencicipi bangku sekolah, anak yang putus sekolah di tengah jalan, serta anak yang berhasil lulus namun tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Strategi Sekolah Lapang dan Kolaborasi Bersama UNICEF Indonesia
Menyikapi fenomena ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mengintensifkan berbagai program intervensi. Upaya tersebut difokuskan untuk menarik kembali anak-anak yang berada di jalanan atau di rumah agar kembali mendapatkan akses pembelajaran.
Beberapa program yang kini tengah berjalan meliputi pengembangan sekolah lapang dan sistem homeschooling bagi anak-anak dengan kondisi khusus. Langkah ini diharapkan mampu memberikan fleksibilitas bagi anak yang sudah terlanjur bekerja namun tetap ingin memiliki ijazah dan pengetahuan.
Selain itu, pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan UNICEF Indonesia untuk memetakan akar masalah di setiap kabupaten/kota. Kerja sama ini mencakup pendampingan psikososial dan bantuan teknis guna memastikan target penurunan angka anak tidak sekolah di Sulawesi Selatan dapat tercapai secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
