MAKASSAR — Rapat koordinasi di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (26/5/2026), menjadi titik krusial percepatan proyek infrastruktur yang sudah lama dinanti warga. Dipimpin langsung Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Kepala Dinas Bina Marga Sulsel Andi Ihsan, pertemuan itu memutuskan peta jalan pembangunan jembatan sepanjang 800 meter tersebut.
Pemkot Makassar bertanggung jawab penuh pada penyediaan lahan. Munafri memastikan proses pengadaan tanah seluas kurang dari tiga hektare itu akan dilakukan dengan status clear and clean sebelum diserahkan ke pemerintah provinsi.
“Pemerintah Kota Makassar siap menyiapkan seluruh kebutuhan administrasi, data maupun aturan yang dibutuhkan pemerintah provinsi,” ujar Munafri dalam keterangannya.
Target penyelesaian pembebasan lahan pada Juni 2026 menjadi milestone pertama yang harus terpenuhi. Jika molor, jadwal konstruksi yang direncanakan pada 2027 ikut bergeser.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Bina Marga telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp100 miliar untuk pembangunan fisik jembatan. Andi Ihsan menyebut pihaknya terus mempersiapkan tahapan lanjutan, termasuk penguatan administrasi untuk proses redesain proyek.
Sebelumnya, Dinas Bina Marga telah mengajukan permohonan pinjam pakai lahan kepada Pemkot Makassar sebagai bagian dari penyusunan Detail Engineering Design (DED). Namun mekanisme itu masih memerlukan penguatan legalitas sehingga muncul opsi penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan/Jaminan Menguasai (SPJM) dari kepala daerah.
Kawasan Barombong di Kecamatan Tamalate dikenal sebagai titik penyempitan arus lalu lintas yang menghubungkan Makassar dengan sejumlah daerah penyangga. Kemacetan parah terjadi rutin setiap pagi dan sore hari.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan seluruh proses administrasi dan teknis cepat selesai supaya pembangunan fisik segera berjalan,” kata Munafri.
Jembatan Kembar Barombong diyakini akan memecah kemacetan di titik tersebut sekaligus memperlancar distribusi aktivitas ekonomi warga. Proyek ini menjadi salah satu prioritas infrastruktur di wilayah selatan Makassar yang selama ini pertumbuhannya terhambat oleh akses transportasi yang buruk.
Setelah pembebasan lahan rampung pada pertengahan 2026, tahapan berikutnya adalah penerbitan SPJM sebagai dasar legal pelaksanaan konstruksi. Pemerintah provinsi akan melanjutkan proses tender dan pembangunan fisik yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.
Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, warga Makassar bagian selatan bisa menikmati akses jalan yang lebih lebar dan lancar dalam beberapa tahun ke depan.