BANTAENG — Kasat Reskrim Polres Bantaeng AKP Andi Aldiansyah menyatakan penyelidikan baru sebatas pendalaman informasi yang beredar. Pasangan yang menjadi sorotan berinisial I (21) dan A (19), menikah pada 25 Juni 2026 dan tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Ere.
Usia pernikahan keduanya belum genap setahun. Dari situ polemik mencuat: kabar permintaan pengembalian uang panai senilai Rp100 juta yang beredar melalui media sosial, bukan dari pengadilan atau kepolisian.
Sejauh Mana Polisi Menelusuri?
Unit PPA Satreskrim Polres Bantaeng melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi sekaligus kebenaran informasi yang beredar. Menurut AKP Andi Aldiansyah, pihaknya masih mengumpulkan keterangan terkait persoalan tersebut.
"PPA sementara mendalami informasi itu. Nanti kami informasikan perkembangan selanjutnya," ujarnya.
Belum ada keterangan resmi soal siapa pihak yang meminta pengembalian uang panai, berapa yang sudah dikembalikan, maupun dasar permintaan itu. Polres Bantaeng juga tidak menyebut apakah sudah ada laporan resmi masuk.
Mengapa Uang Panai Jadi Perbincangan?
Uang panai merupakan tradisi perkawinan masyarakat Bugis-Makassar yang melekat di Sulawesi Selatan. Nilainya ditentukan lewat musyawarah keluarga dan biasanya terkait status sosial, pendidikan, serta kesepakatan kedua pihak.
Besaran Rp100 juta menempatkan persoalan ini di ruang publik, bukan lagi urusan dua keluarga. Warganet membahasnya dari sisi adat, hukum, dan beban yang ditanggung pasangan muda.
Sejumlah warganet mempertanyakan apakah uang panai bisa dituntut kembali setelah pernikahan berjalan. Persoalan itu masuk ranah hukum perdata dan adat, bukan pidana, kecuali ada unsur lain yang ditemukan penyidik.
Apa Langkah Berikutnya?
Polres Bantaeng menyatakan akan mengumumkan perkembangan penyelidikan. Sampai keterangan itu keluar, informasi soal permintaan pengembalian Rp100 juta masih berupa kabar yang beredar di media sosial.
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere mencatat pernikahan I dan A pada 25 Juni 2026. Pencatatan itu memastikan pernikahan keduanya sah secara administrasi negara, terlepas dari polemik uang panai yang menyusul.