MASAMBA — Kanit Tipidter Satreskrim Polres Luwu Utara IPDA Arief Prayuda Muhd Nur memimpin langsung pendampingan operasi di SPBU Kappuna pada Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 09.30 Wita. Petugas berkoordinasi dengan pengelola SPBU PT Arabika Gas soal penerapan batas penjualan BBM bersubsidi sesuai kebijakan Pemkab Luwu Utara.
Kasat Sabhara AKP Sadsali Kareba dan Kasat Lantas IPTU Neltiawati turut hadir bersama personel Satlantas dan Satreskrim. Pengawasan menyasar kesesuaian pelayanan di dispenser dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah.
Batas Pembelian Pertalite dan Biosolar di 9 SPBU Luwu Utara
Kebijakan pembatasan berlaku di sembilan SPBU. Untuk Pertalite, kendaraan roda dua dibatasi maksimal Rp 50 ribu dan roda empat maksimal Rp 250 ribu per pembelian.
Biosolar punya batas berbeda menurut jenis kendaraan:
- Mobil Panther dan sejenisnya: maksimal Rp 200 ribu
- Hilux dan sejenisnya: maksimal Rp 250 ribu
- Kendaraan roda enam seperti dump truck: maksimal Rp 300 ribu
- Kendaraan roda delapan ke atas: maksimal Rp 400 ribu
Jeriken dan Tangki Modifikasi Dilarang Dilayani
IPDA Arief menegaskan SPBU tidak boleh melayani pembelian BBM bersubsidi memakai jeriken atau wadah sejenis tanpa dokumen rekomendasi dari Dinas Pertanian maupun Koperindag. Aturan serupa berlaku untuk kendaraan bertangki modifikasi.
"Kami mengimbau pihak SPBU agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, termasuk menerapkan ketentuan pembatasan pembelian serta sistem ganjil genap yang mulai diberlakukan pada 29 Oktober 2026," ujarnya.
Jika menemukan pembeli dengan tangki modifikasi, pengelola SPBU diminta langsung melaporkannya ke petugas keamanan. Langkah itu untuk menutup celah penimbunan dan penyelewengan BBM bersubsidi di tingkat pengecer.
Mengapa Pengawasan Diperketat
Pengawasan bertujuan memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran di tengah penerapan pembatasan pembelian. Polres Luwu Utara menilai pendampingan operasi kepolisian kewilayahan diperlukan agar aturan tidak hanya berhenti di kertas kebijakan.
Pembatasan ganjil genap menjadi bagian dari mekanisme yang harus dijalankan petugas SPBU di lapangan. Sosialisasi ke pengelola dilakukan agar tidak ada penolakan layanan yang merugikan warga biasa.
Polres Luwu Utara akan melanjutkan pendampingan di SPBU lain dalam wilayah hukumnya. Warga yang menemukan pelanggaran di lapangan dapat melaporkannya ke petugas yang berjaga saat operasi berlangsung.
