SULAWESI SELATAN — Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Perusahaan yang dikelola Arif Kurniawan itu diduga tetap menambang meski izinnya berakhir sejak 2014. Penetapan tersangka membuka jalan penyidikan lebih lanjut terhadap lima perusahaan lain yang diduga dikendalikan pihak yang sama.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan penetapan tersangka korporasi dilakukan setelah penyidik menemukan bukti keterlibatan perusahaan dalam aktivitas tambang yang melanggar ketentuan. "Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," kata Anang kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
PT BSJ diduga menjalankan kegiatan penambangan nikel meski masa berlaku izin usaha pertambangannya telah habis sejak 2014. Penyidik menilai aktivitas yang berlanjut selama lebih dari satu dekade itu tidak memiliki dasar hukum.
Izin Berakhir 2014, Penambangan Tetap Berjalan
"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ujar Anang.
Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik menjerat korporasi dengan pasal berlapis.
Sangkaan primer menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor. Sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Penyidik juga menyangkakan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Lima Perusahaan di Bawah Kendali Arif Kurniawan
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengungkapkan, dugaan peristiwa pidana berlangsung pada periode 2013-2025. Ada lima perusahaan tambang nikel yang diduga dikendalikan Arif Kurniawan selaku penerima manfaat, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat," tutur Saiful.
Salah satu temuan penyidik adalah manipulasi izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir pada 2015. Izin kedua perusahaan itu disebut dikenakan suspend sebanyak tiga kali, padahal ketentuan yang berlaku mengharuskan izin dihentikan dan dikembalikan kepada negara.
"Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara," kata Saiful.
Dugaan Suap ke Penyelenggara Negara
Penyidik juga menemukan indikasi pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi dan perizinan tambang. Praktik itu diduga berlangsung di seluruh lini pengelolaan pertambangan perusahaan-perusahaan tersebut.
"Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," ujar Saiful.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi menandai perluasan penanganan kasus tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Penyidik Jampidsus masih mendalami peran masing-masing perusahaan dan pihak yang menerima aliran dana terkait perizinan.
Bagi pelaku usaha tambang, perkara ini menjadi sinyal bahwa Kejagung tidak hanya menjerat individu, tetapi juga korporasi yang menikmati hasil aktivitas ilegal. Perusahaan pemegang izin di sektor nikel perlu memastikan masa berlaku IUP dan kepatuhan administrasi sebelum beroperasi.
