SULAWESI SELATAN — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 700 perusahaan BUMN hingga akhir 2026, setelah 364 dari 1.074 entitas telah ditutup per 21 Oktober 2026. Langkah ini bagian dari upaya merampingkan jumlah BUMN menjadi sekitar 300 entitas. Penutupan menyasar perusahaan berkinerja buruk, merugi, hingga yang memalsukan laporan keuangan.
Kebijakan ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target pemangkasan ratusan perusahaan pelat merah tersebut secara langsung di hadapan forum. Dari total 1.074 entitas BUMN yang tercatat, sebanyak 364 di antaranya sudah ditutup per 21 Oktober 2026.
Ratusan Entitas Masih Beroperasi
Dengan capaian itu, pemerintah masih menyisakan sekitar 710 entitas yang belum dipangkas. Target penutupan 700 BUMN hingga Desember 2026 akan membawa jumlah perusahaan pelat merah menyusut drastis, mendekati kisaran 300 entitas saja.
Prabowo menyebut penutupan dilakukan secara bertahap dan masif. "Sampai Desember 2026, 700 BUMN akan kita tutup," tegasnya, dikutip Senin (26/10/2026).
Alasan utama pemangkasan bukan sekadar jumlah yang dianggap terlalu gemuk. Sejumlah BUMN dinilai terus-menerus mencatat kerugian, beroperasi tidak efisien, bahkan memalsukan laporan keuangan. Entitas dengan profil seperti ini menjadi sasaran utama penutupan.
Klaim Perbaikan Kinerja
Di sisi lain, Prabowo mengklaim sebagian BUMN justru mencatatkan lonjakan kinerja signifikan. Menurutnya, ada perusahaan yang sebelumnya merugi lalu berbalik untung, dengan kenaikan laba mencapai 900 persen.
"Dalam dua tahun bekerja, kita buktikan BUMN-BUMN yang rugi terus kita tutup. Ada yang tadinya tidak bisa untung sekarang sudah untung, ada yang untung 900 persen, 200 persen, 300 persen," ujar Prabowo.
Klaim itu belum disertai rincian nama perusahaan maupun laporan keuangan audited. Publik dan pelaku pasar masih menunggu data resmi Kementerian BUMN mengenai entitas mana saja yang mencatat lonjakan laba tersebut.
Siapa yang Terdampak
Penutupan ratusan entitas berpotensi menyentuh langsung karyawan, mitra usaha, hingga vendor yang selama ini bergantung pada operasional perusahaan-perusahaan tersebut. BUMN yang ditutup umumnya merupakan anak perusahaan atau entitas kecil di bawah holding, bukan perusahaan inti yang melayani publik secara langsung.
Bagi investor, kebijakan ini membawa sinyal konsolidasi: pemerintah ingin memperkuat fokus BUMN pada sektor strategis dan menekan beban fiskal dari perusahaan yang terus merugi. Efisiensi di tubuh BUMN dinilai krusial di tengah tekanan belanja negara.
Apa Langkah Selanjutnya
Pemerintah memiliki waktu sekitar dua bulan hingga Desember 2026 untuk menuntaskan sisa target penutupan. Prosesnya mencakup pembubaran entitas, penyelesaian kewajiban, hingga pengalihan aset dan pegawai ke perusahaan induk.
Keberhasilan pemangkasan ini akan menentukan wajah BUMN Indonesia ke depan: lebih ramping, lebih terfokus, dan diharapkan lebih sehat secara keuangan. Jika target tercapai, jumlah BUMN akan menyusut dari lebih dari seribu entitas menjadi sekitar 300 perusahaan saja.
