SULAWESI SELATAN — Kebijakan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia menegaskan bahwa perusahaan pelat merah yang dipertahankan hanyalah yang benar-benar produktif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
"Pada Desember 31 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup," ujar Prabowo dalam pidatonya.
Kriteria BUMN yang Bertahan dan yang Ditutup
Pemerintah akan memilah ketat mana perusahaan yang layak dipertahankan. Prabowo menyebut hanya entitas yang mampu menciptakan nilai tambah dan berkontribusi nyata bagi rakyat yang akan tetap beroperasi. Sementara itu, perusahaan yang dinilai tidak efisien atau membebani keuangan negara akan dibubarkan atau dimerger.
"Hanya yang produktif, yang menciptakan nilai tambah ke rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," tegasnya.
Langkah ini menyentuh berbagai sektor, mulai dari energi seperti Pertamina, ketenagalistrikan seperti PLN, perbankan seperti BRI dan Mandiri, hingga telekomunikasi seperti Telkom. Namun, tidak semua anak usaha atau subholding di bawah raksasa BUMN tersebut otomatis aman dari proses perampingan.
Penghematan Rp 50 Triliun dari Biaya Operasional
Dari proses pemangkasan ini, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran yang signifikan. Prabowo merinci penghematan tersebut berasal dari pengurangan beban gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa mobil, hingga perjalanan dinas di lingkungan BUMN.
"Dengan perampingan jumlah BUMN hari ini saja kita telah hemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas bla bla bla bla kita hemat Rp 50 triliun lebih," jelasnya.
Dampak bagi Pekerja dan Industri
Restrukturisasi sebesar ini tentu berimplikasi pada ribuan pekerja BUMN. Proses penutupan perusahaan akan diikuti dengan skema pemindahan karyawan ke entitas yang lebih sehat atau program pensiun dini. Pemerintah dipastikan perlu menyiapkan jaring pengaman sosial agar efisiensi ini tidak memicu gejolak ketenagakerjaan.
Di sisi lain, konsolidasi ini dinilai akan memperkuat daya saing perusahaan pelat merah yang tersisa. Dengan beban biaya yang lebih ramping, BUMN seperti Pertamina, PLN, dan Telkom bisa lebih fokus pada ekspansi bisnis dan peningkatan layanan publik.
Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bagi investor bahwa pemerintah serius membereskan tata kelola perusahaan negara. Efisiensi overhead hingga Rp 50 triliun berpotensi meningkatkan profitabilitas agregat BUMN dan pada akhirnya memperbesar setoran dividen ke kas negara.
