MAKASSAR — Rapat pengawasan yang digelar DPRD Kota Makassar bersama jajaran RSUD Daya membuka data kebutuhan tenaga medis yang belum terpenuhi. Dari total 722 tenaga kerja yang dimiliki rumah sakit, sebanyak 296 di antaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 360 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan sisanya pegawai paruh waktu serta dokter tamu.
Tujuh Spesialisasi yang Masih Kosong
Meski jumlah tenaga kerja terbilang besar, RSUD Daya mengakui masih kekurangan dokter spesialis di sejumlah bidang krusial. Kebutuhan itu mencakup spesialis rehabilitasi medik, urologi, onkologi, konsultan kardiovaskular, konsultan manajemen nyeri, hematologi onkologi medik, serta spesialis ginjal dan hipertensi.
Direktur Utama RSUD Daya, dr. A. Any Muliany M., M.Kes., memaparkan bahwa kekurangan ini menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi layanan. Pihaknya berharap ada dukungan dari Pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat pengadaan tenaga spesialis tersebut.
Layanan Unggulan yang Sudah Berjalan
Di sisi lain, RSUD Daya telah memiliki sejumlah layanan unggulan yang cukup lengkap. Untuk layanan THT, rumah sakit ini sudah dilengkapi pemeriksaan audiometri, BERA, OAE, dan timpanometri. Sementara untuk layanan mata, tersedia operasi katarak dengan metode phacoemulsification dan mikroskop bedah mata.
Pada layanan neurologi, RSUD Daya memiliki fasilitas EEG, EMG, Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), dan polysomnography (PSG). Sedangkan untuk layanan jantung, tersedia elektrokardiografi (EKG), ekokardiografi (ECHO), dan treadmill test. Layanan bedah juga didukung teknologi endoskopi, bronkoskopi, bedah laser hemoroid, hingga laparoskopi.
Kemoterapi Masih Tunggu Kerja Sama BPJS
Salah satu layanan yang belum bisa dimanfaatkan masyarakat adalah kemoterapi untuk pasien kanker. RSUD Daya masih menunggu kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar layanan tersebut dapat segera beroperasi. Saat ini, fasilitas penunjang seperti laboratorium patologi anatomi dengan layanan imunohistokimia (IHK) dan laboratorium mikrobiologi dengan kultur bakteri sudah tersedia.
Ari Ashari menekankan bahwa pengawasan ini adalah bentuk tanggung jawab DPRD untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan baik. “Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan didukung oleh fasilitas serta tenaga medis yang memadai,” ujarnya dalam sambutan.
