SULAWESI SELATAN — Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo menuntut evaluasi total distribusi BBM di Bali setelah antrean panjang kendaraan mengular di sejumlah SPBU. Ia menilai kelangkaan bahan bakar dan keterbatasan pasokan listrik berpotensi menghambat laju perekonomian daerah maupun nasional.
Sartono Hutomo menyampaikan kritik itu usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) dan Gas Insulated Switchgear (GIS) di Denpasar, Bali, Jumat (9/10/2026). Dalam forum tersebut, Komisi XII mempertanyakan kesiapan energi kepada mitra kerjanya, termasuk PT Pertamina dan PT PLN.
Menurut Sartono, persoalan antrean BBM tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah pasokan di SPBU. Ia meminta semua pihak membongkar akar masalah dari hulu ke hilir sebelum mengambil kebijakan.
Tiga Dugaan Akar Masalah Antrean BBM di Bali
Sartono menyebut setidaknya ada tiga kemungkinan yang membuat distribusi BBM di Pulau Dewata tersendat. Pertama, rantai pasok yang mandek. Kedua, kuota subsidi yang jebol. Ketiga, perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang membuat permintaan jenis bahan bakar tertentu melonjak.
"BBM di Bali tentu kan harus dievaluasi, permasalahan di mana? Apakah hanya di Pertamina saja atau juga permasalahan di hulu? Apakah juga ada permasalahan di subsidi, di kuotanya yang terbatas? Atau juga terjadi perpindahan dari yang tadinya menggunakan Pertamax ke Pertalite," ujar Sartono.
Politikus Senayan itu menekankan pemetaan masalah yang akurat menjadi syarat utama agar antrean serupa tidak terulang pada bulan-bulan berikutnya. Tanpa
