MAKASSAR — Realisasi belanja negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp20,73 triliun hingga 31 Mei 2026, tumbuh 8,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan menyebut angka ini menunjukkan APBN terus menjadi motor penggerak perekonomian daerah di tengah tantangan global.
Dari total belanja tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp8,66 triliun atau 35,11 persen dari pagu Rp24,65 triliun. Sementara itu, Belanja Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp12,07 triliun atau 45,10 persen dari pagu Rp26,77 triliun.
Belanja Modal: Jalan dan Terminal Jadi Prioritas
Belanja modal yang terserap Rp1,12 triliun atau 29,75 persen dari pagu Rp3,77 triliun difokuskan pada preservasi jalan dan jembatan. Beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain Watampone-Pompanua-Tarumpakae, Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, serta Maros-Batas Kabupaten Bone.
Selain itu, pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo juga menjadi salah satu proyek strategis yang didanai dari pos ini. Proyek-proyek tersebut diharapkan memperlancar distribusi logistik dan mobilitas warga antarwilayah.
Belanja Pegawai Serap Rp5,1 Triliun untuk 108 Ribu Aparatur
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dalam BPP dengan realisasi Rp5,10 triliun atau 44,20 persen dari pagu Rp11,54 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK yang tersebar di 754 satuan kerja.
DAK Nonfisik: BOK Puskesmas dan Tunjangan Guru Jadi Andalan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dengan pagu Rp6,26 triliun telah terealisasi Rp2,81 triliun atau 44,82 persen. Anggaran ini digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
Sementara itu, DAK Fisik dengan pagu Rp290,58 miliar baru terserap Rp4,54 miliar atau 1,56 persen. Realisasi yang masih rendah ini dialokasikan untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Dana Desa: Fokus pada Koperasi Merah Putih dan Stunting
Dana Desa dengan pagu Rp1,72 triliun terealisasi Rp413,22 miliar atau 24,00 persen. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Penerimaan Negara: Pajak Masih Jadi Penopang Utama
Dari sisi penerimaan, perpajakan tercatat Rp4,23 triliun atau 29,43 persen dari target Rp14,37 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp2,22 triliun dan Pajak Penghasilan (PPh) Rp2,09 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,69 triliun atau 46,18 persen dari target Rp3,66 triliun.
Kinerja APBN hingga Mei 2026 ini menunjukkan bahwa belanja negara di Sulawesi Selatan terus meningkat. Pemerintah optimistis fondasi fiskal yang kuat akan menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.
