MAKASSAR — Peningkatan kapasitas anggota dewan menjadi fokus utama dalam bimbingan teknis yang digelar DPW PKS Sulawesi Selatan pada Rabu (3/6/2026) hingga Jumat (5/6/2026). Dari DPRD Kota Makassar, enam legislator PKS diterjunkan untuk mengikuti seluruh rangkaian materi di Hotel Four Points Makassar.
Bekal Baru untuk Hadapi Dinamika Regulasi
Ketua DPD PKS Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai kegiatan ini bukan sekadar rutinitas. Ia menyebut perkembangan regulasi dan kebijakan baru menuntut anggota DPRD untuk terus memperbarui pengetahuan mereka.
“Kegiatan ini mempunyai dampak yang kita harapkan nantinya berupa ilmu-ilmu tentang kedewanan yang bisa menguatkan para anggota dewan yang hadir di tempat ini,” ujarnya kepada wartawan di sela kegiatan.
Apa yang Dipelajari Selama Bimtek?
Andi Hadi menjelaskan, materi yang diberikan mencakup tiga fungsi utama dewan: legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia menekankan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap ketiga fungsi ini menjadi kunci agar anggota DPRD dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota Makassar.
“Oleh karena itu, kita ingin anggota-anggota DPRD Sulawesi Selatan ini, khususnya di DPRD Makassar, mendapatkan ilmu terbaru tentang bagaimana posisi kami di DPRD sehingga bisa nantinya bersinergi dengan pemerintah kota Makassar,” kata Andi Hadi.
Integritas dan Etika Jadi Sorotan
Selain aspek teknis kelembagaan, bimtek ini juga menyoroti soal etika dan batasan kewenangan. Andi Hadi menegaskan, peningkatan kapasitas harus bermuara pada pelayanan masyarakat yang lebih baik.
“Baik itu integritas secara moralitas maupun nantinya punya wawasan keilmuan sebagai anggota legislatif,” pungkasnya.
Ia menambahkan, penguasaan atas etika dan kode etik menjadi tameng bagi anggota dewan agar tidak melampaui batas kewenangan saat menjalankan tugas pengawasan maupun saat berinteraksi dengan eksekutif.
Target ke Depan: Sinergi yang Lebih Kuat
Andi Hadi berharap ilmu yang diperoleh selama bimtek tiga hari itu bisa langsung diterapkan di lapangan. Target utamanya adalah memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun kebijakan daerah yang pro-rakyat.
“Peningkatan kapasitas anggota legislatif melalui bimtek pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
