Seorang anak 13 tahun, korban serangan geng motor di Ablam, Makassar, dijamin perawatannya gratis oleh Pemkot Makassar. Korban berinisial H kini dirawat intensif di RSUD Daya tanpa biaya melalui skema Jamkesda.
Jamkesda Jadi Penyelamat Korban Kekerasan Jalanan
Direktur Utama RSUD Daya Makassar, dr. A. Any Muliany, menegaskan rumah sakit tidak menarik biaya apa pun dari pasien H. “Di RS Daya tidak ada tagihan apa pun kepada pasien (H) korban begal di Ablam. Perawatan medis gratis,” jelasnya, Minggu (10/5/2026).
Skema Jamkesda digunakan karena kasus kekerasan seperti begal dan tawuran tidak tercakup dalam BPJS Kesehatan. Pemkot mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani kondisi darurat sosial semacam ini.
Kondisi Korban: Transfusi Darah Sebelum Operasi
Pasien H tiba di IGD RSUD Daya pada pukul 19.15 WITA setelah mendapat penanganan awal di RS Pelamonia. Tim medis memutuskan melakukan stabilisasi melalui transfusi darah sebelum tindakan operasi.
“Untuk sementara belum bisa langsung operasi, karena harus menjalani transfusi darah terlebih dahulu,” ujar dr. Any Muliany. Operasi direncanakan berlangsung pada hari berikutnya setelah kondisi pasien dinyatakan stabil.
Pemeriksaan medis yang telah dilakukan meliputi laboratorium, foto rontgen dada, dan pemeriksaan tulang punggung untuk memastikan kondisi pasien secara menyeluruh.
Bantahan Soal Biaya Rp20 Juta
Manajemen RSUD Daya membantah kabar simpang siur yang menyebut biaya operasi mencapai Rp20 juta. Pihak rumah sakit menegaskan seluruh penanganan medis korban gratis sesuai arahan Pemkot Makassar.
“Tentunya kami menjalankan tugas pelayanan kesehatan sesuai prosedur, dengan mengedepankan keselamatan pasien sebagai prioritas utama,” kata dr. Any.
Kasus Kekerasan Jalanan: Kejadian Hampir Setiap Pekan
RSUD Daya Makassar mengaku sudah terbiasa menangani korban begal dan kecelakaan lalu lintas. “Untuk kejadian atau kecelakaan, kasus seperti ini hampir setiap minggu kami tangani di RSUD Daya,” ungkap dr. Any Muliany.
Pemkot Makassar menegaskan tidak boleh ada korban yang terabaikan hanya karena masalah biaya, terutama dalam situasi darurat yang mengancam jiwa. Kebijakan ini menjadi jaring pengaman bagi warga yang menjadi korban kekerasan di jalanan.
