MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bergerak cepat mengamankan rantai pasok kebutuhan pokok menyusul adanya tren peningkatan permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 Mei 2026, inflasi Sulsel kini berada di angka 2,68 persen secara year on year (yoy), kembali masuk dalam sasaran target nasional.
Capaian ini menjadi catatan positif mengingat pada Februari 2026, Sulsel sempat berada di kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi nasional mencapai 6,13 persen. Meski kondisi mulai stabil, pemerintah daerah tetap mewaspadai fluktuasi harga sejumlah komoditas yang memiliki masa ketahanan stok sangat singkat di pasar lokal.
Stok Cabai Rawit Hanya Cukup untuk Tiga Hari
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyoroti kondisi ketahanan beberapa komoditas pangan strategis yang mulai menunjukkan keterbatasan stok. Data terbaru menunjukkan cabai rawit hanya memiliki ketahanan stok sekitar tiga hari, disusul gula pasir selama 31 hari, dan cabai besar selama 34 hari.
“Sejumlah komoditas pangan strategis masih perlu mendapat perhatian serius, terutama cabai rawit, cabai besar, bawang, beras, ikan bandeng, ikan laut, hingga udang basah,” ujar Fatmawati dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Makassar, Jumat.
Sebaliknya, ketersediaan beras di Sulawesi Selatan masih sangat melimpah dengan ketahanan mencapai 408 hari. Komoditas lain yang berada dalam posisi aman meliputi bawang merah untuk 384 hari, daging sapi 220 hari, serta bawang putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 72 hari ke depan.
Instruksi Kerja Sama Wilayah Surplus dan Defisit
Guna mengantisipasi lonjakan permintaan selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Wagub meminta seluruh TPID di kabupaten dan kota segera mengaktifkan skema kerja sama antar daerah. Pola distribusi subsidi silang antara wilayah yang mengalami surplus ke wilayah defisit menjadi prioritas utama untuk menjaga keseimbangan harga.
“Daerah yang mengalami defisit komoditas pangan harus segera menjalin kerja sama dengan daerah surplus. Ini penting agar pasokan tetap stabil dan harga tidak melonjak,” katanya menegaskan.
Selain kerja sama antarwilayah, Pemprov Sulsel menginstruksikan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di titik-titik keramaian. Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai distribusi yang terlalu panjang sekaligus memberikan akses harga yang lebih terjangkau langsung kepada konsumen.
“Kegiatan HLM TPID ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi pangan,” tutur Fatmawati. Ia menambahkan bahwa keberhasilan keluar dari klaster inflasi tertinggi nasional harus dijaga melalui pengawasan pasar yang ketat secara berkelanjutan.
