MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi resmi memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi. Fokus utama kebijakan ini menyasar pembenahan mekanisme surat rekomendasi yang menjadi syarat bagi kelompok masyarakat tertentu untuk mengakses energi bersubsidi.
Langkah tersebut diambil sebagai respons atas dinamika penggunaan surat rekomendasi di lapangan yang sering memicu polemik. Pemerintah daerah mengidentifikasi adanya perbedaan pemahaman mengenai sinkronisasi volume BBM dengan kapasitas alat produksi atau skala usaha yang dikelola oleh masyarakat.
Sinkronisasi Aturan untuk Sektor Produktif
Dalam forum koordinasi lintas instansi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, seluruh pemangku kepentingan sepakat melakukan penyelarasan regulasi. Penyesuaian ini krusial agar kuota Solar maupun Pertalite subsidi benar-benar diterima oleh petani dan nelayan yang berhak, sesuai kebutuhan riil operasional mereka.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola distribusi energi ini. Pihaknya memastikan bakal menyempurnakan sistem penyaluran agar lebih akuntabel dan transparan.
“Fokus utamanya adalah memastikan sistem yang sudah berjalan dapat terus disempurnakan, sehingga penyaluran benar-benar tepat sasaran, terutama bagi petani dan nelayan yang berhak menerima,” ujar Deny Sukendar.
Libatkan Aparat Penegak Hukum di Lapangan
Selain perbaikan sisi administrasi, pengawasan di titik serah distribusi kini melibatkan aparat penegak hukum secara lebih aktif. Pengetatan monitoring ini menggandeng jajaran Dirreskrimsus, BPH Migas, hingga Hiswana Migas untuk memantau pergerakan stok di tingkat daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menutup celah penyimpangan. Menurutnya, pemahaman yang seragam antarinstansi akan memudahkan pengawasan di lapangan dan meminimalisir potensi kecurangan.
“Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum, pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” jelas Jufri Rahman.
Untuk mendukung transparansi ini, Pertamina mengimbau masyarakat Sulawesi Selatan turut berperan aktif dalam mengawasi penyaluran energi di lingkungan masing-masing. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau kendala layanan, laporan dapat disampaikan melalui saluran resmi Pertamina Call Center (PCC) 135.
