MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi memulai tahapan krusial perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan Musrenbang RKPD 2026 yang dipusatkan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas RI, Pungkas Bahjuri Ali, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan untuk menyepakati arah kebijakan pembangunan periode mendatang.
Infrastruktur dan Proyek Multiyears Senilai Rp2,7 Triliun
Dalam arahannya, Andi Sudirman Sulaiman menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi tulang punggung kebijakan pemerintah provinsi. Selama lebih dari satu tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten mengalokasikan anggaran melalui skema proyek tahun jamak atau multiyears project (MYP) dengan nilai mencapai Rp2,7 triliun.
Anggaran besar tersebut dialokasikan untuk menyentuh sektor-sektor mendasar yang berkaitan langsung dengan mobilitas warga dan pelayanan publik. Beberapa target utama mencakup perbaikan jalan sepanjang 1.000 kilometer yang tersebar di berbagai titik strategis, serta pembangunan jaringan irigasi seluas 54 hektare untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
“Mulai dari perbaikan 1.000 kilometer jalan, pembangunan irigasi seluas 54 hektare, hingga pembangunan dua rumah sakit regional di Luwu dan Gowa,” ujar Andi Sudirman di hadapan para peserta Musrenbang. Kehadiran dua rumah sakit regional tersebut diharapkan mampu memangkas jarak pelayanan kesehatan bagi masyarakat di luar Kota Makassar.
Pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Luwu dan Gowa diproyeksikan menjadi solusi untuk memecah penumpukan pasien di pusat provinsi. Dengan adanya fasilitas kesehatan standar tinggi di wilayah tersebut, masyarakat di daerah penyangga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis spesialis, sehingga disparitas layanan kesehatan dapat ditekan seminimal mungkin.
Penguatan Ekonomi Melalui Hilirisasi dan Intervensi Sosial
Selain fokus pada pembangunan fisik, Musrenbang kali ini juga menitikberatkan pada penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan produktivitas pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi mata pencaharian utama mayoritas penduduk. Langkah ini dilakukan melalui program hilirisasi agar komoditas unggulan daerah memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan ke luar daerah.
Gubernur juga menyoroti pentingnya intervensi sosial yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat bawah. Program penanganan stunting, layanan kesehatan bergerak (mobile health), hingga pemberian subsidi transportasi menjadi instrumen utama dalam menjaga daya beli dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah terpencil.
“Intervensi sosial terus diperkuat untuk mengurangi disparitas antarwilayah. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa mandiri melalui penguatan UMKM dan perlindungan sosial,” lanjutnya. Upaya ini juga dibarengi dengan langkah digitalisasi pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif.
Sektor pemberdayaan desa mandiri juga mendapatkan porsi perhatian khusus guna menjaga stabilitas kesejahteraan. Dengan penguatan kemandirian desa, diharapkan setiap daerah mampu mengelola potensi lokalnya secara optimal dengan dukungan kebijakan yang sinkron antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Fase Akselerasi 2027 dan Sinergi Lintas Sektor
Andi Sudirman memaparkan bahwa tahun 2027 akan menjadi fase krusial bagi Sulawesi Selatan, yakni fase akselerasi. Pada periode tersebut, seluruh program yang telah dirancang dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 diharapkan sudah berjalan sepenuhnya dan memberikan dampak nyata yang dapat diukur secara statistik maupun dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.
Ia menegaskan bahwa forum Musrenbang bukan sekadar rutinitas formalitas tahunan dalam menyusun dokumen perencanaan di atas kertas. Lebih dari itu, forum ini merupakan ruang untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dan berorientasi pada hasil (result-oriented).
“Musrenbang RKPD 2027 bukan sekadar forum perencanaan, tetapi menjadi ruang untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Andi Sudirman dengan nada optimis mengenai masa depan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dan komitmen. Sinergi kolektif antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan instansi vertikal dianggap sebagai kunci utama dalam mewujudkan visi Sulawesi Selatan yang maju, berkarakter, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
