MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan dua inovasi daerah di hadapan tim penilai IGA Kemendagri melalui Zoom Meeting. Ia menyebut Lontara+ dan SALAMA sebagai bagian dari tujuh program strategis yang disiapkan untuk memastikan digitalisasi berjalan terarah dan terukur.
Lontara+ merupakan singkatan dari Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar, sementara SALAMA adalah Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana. Keduanya mewakili dua pendekatan berbeda: satu berbasis digital, satu berbasis edukasi kebencanaan.
Munafri menjelaskan bahwa Lontara+ dikembangkan sejak 2025 untuk menjawab persoalan pelayanan publik yang belum optimal. Temuan di internal Pemkot Makassar menunjukkan ada sekitar 300 aplikasi yang berjalan masing-masing tanpa integrasi.
"Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat," jelas Munafri.
Selain soal aplikasi yang terpisah-pisah, Pemkot Makassar menghadapi masalah lain: kecepatan layanan yang belum maksimal, data antarorganisasi perangkat daerah yang belum terhubung, serta persoalan infrastruktur perkotaan seperti banjir, genangan, dan kemacetan.
Lontara+ digarap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagai super-apps yang menyatukan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Warga bisa mengakses informasi dan layanan pemerintahan dalam satu genggaman.
Pengembangannya diperkuat lewat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Inovasi Daerah Tahun 2024.
Munafri menegaskan platform tersebut bukan sekadar aplikasi digital. "Hadirnya inovasi Lontara+ tidak sekadar aplikasi digital, tetapi menjadi bagian dari perubahan sistem kerja pemerintahan agar lebih terhubung, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Data yang dipaparkan dalam presentasi menunjukkan Lontara+ telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna dengan lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi. Platform ini juga menerima lebih dari 20 ribu aduan masyarakat.
Sebanyak 18.819 aduan di antaranya telah diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen. Angka itu menjadi salah satu bukti dampak platform terhadap kualitas pelayanan publik.
"Ini menjadi bagian dari tujuh program strategis yang kami siapkan untuk memastikan digitalisasi berjalan terarah dan terukur," kata Munafri.
Pemkot Makassar juga membangun ekosistem inovasi dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, dan masyarakat. Penguatan kapasitas dilakukan lewat coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, hingga evaluasi capaian secara berkelanjutan.
Berbeda dengan Lontara+, SALAMA diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Program ini menyasar penguatan literasi dan kesiapsiagaan bencana sejak usia dini melalui pendekatan edukatif dan psikologis.
"Program ini dirancang agar anak-anak sekolah tidak hanya memahami langkah penyelamatan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan mental sehingga tidak mudah panik saat menghadapi situasi darurat," terang Munafri.
Salah satu pendekatan yang dipakai adalah metode Hypno-Shield, yakni afirmasi positif berbasis hipnoterapi yang terintegrasi dengan psikologi untuk membangun mentalitas tangguh pada anak. Anak-anak diberikan pemahaman kebencanaan dengan cara yang lebih menyenangkan, sekaligus dilatih tetap tenang dan memahami tindakan yang harus diambil saat darurat.
Munafri menyebut dua inovasi itu diterapkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif berbasis digital, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi bencana. "Kami ingin menjadikan Lontara+ sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam hal informasi dan pelayanan," ujarnya.