MAKASSAR — Rencana Pemerintah Kota Makassar menambah jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri pada 2026 mendapat respons positif dari legislatif. Target minimal satu PAUD negeri di setiap kecamatan dinilai sejalan dengan tingginya animo masyarakat terhadap layanan pendidikan anak usia dini.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menyebut daya tampung PAUD negeri yang ada saat ini masih jauh dari cukup. Indikasinya terlihat dari membludaknya jumlah pendaftar pada setiap gelombang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Saat ini, Makassar yang memiliki 15 kecamatan baru mengoperasikan lima PAUD negeri. Kelima sekolah tersebut berlokasi di Rappocini, Biringkanaya, Mariso, Tamalate, dan Manggala.
“Jadi memang seharusnya ada penambahan untuk PAUD. Kalau bisa di setiap kecamatan itu ada PAUD-nya tersendiri sehingga bisa menampung memang masyarakat-masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (4/8/2026).
Meski mendukung penambahan PAUD, Fahrizal menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya tetap pada pemerataan fasilitas di sekolah yang sudah beroperasi. Ia menilai banyak sekolah di Makassar yang masih kekurangan ruang kelas dan fasilitas penunjang, baik di jenjang dasar maupun menengah pertama.
“Karena memang kita masih kekurangan sarana prasarana maupun SDM, tetapi memang kan yang harus kita utamakan adalah pemerataan sarana prasarana dulu, bukan cuma pembangunan, tetapi sarana prasarana di setiap sekolah itu tidak merata,” jelas legislator Fraksi PKB tersebut.
Fahrizal menyoroti ketimpangan antara jumlah lulusan SD dengan kapasitas kelas yang tersedia di tingkat SMP. Kondisi ini dinilai menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah genting dari penambahan PAUD.
Ia mencontohkan, banyak sekolah menengah pertama yang hanya mampu menyediakan tujuh rombongan belajar (rombel), padahal kebutuhan di lapangan mencapai sebelas kelas. Selain menambah ruang kelas, ia juga mendorong pembangunan unit sekolah baru (USB) untuk jenjang SMP.
“Penambahan ruang kelas yang paling utama di SMP ataupun kalau bisa penambahan sekolah karena selalu dikatakan bahwa jumlah lulusan SD itu lebih banyak dibanding jumlah kelas yang ada di Sekolah Menengah Pertama di seluruh Kota Makassar,” pungkasnya.
Sementara itu, Fahrizal mengakui Komisi D DPRD Makassar belum menerima paparan resmi dari Dinas Pendidikan terkait rincian rencana penambahan PAUD negeri tersebut. Pihaknya memastikan akan mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan kebutuhan mendesak di jenjang pendidikan lainnya.