ENREKANG — Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Rahman Pina, menyatakan penundaan diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap mekanisme organisasi. Pihaknya tidak ingin memaksakan Musda ketika masih ada persyaratan yang belum dipenuhi kandidat.
“Kami tidak ingin ada hal yang menyisakan celah. Ini juga untuk kepentingan dan nama baik Golkar itu sendiri,” ujar Rahman Pina kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).
Hingga waktu pelaksanaan tiba, persyaratan administrasi yang berkaitan dengan diskresi DPP Golkar belum sepenuhnya tuntas. Dua nama yang bersaing memperebutkan kursi ketua adalah Saleh Rahim dan mantan Sekretaris Daerah Enrekang, Khaerul La Tanro.
Dua Kandidat, Dua Alasan Berbeda Butuh Diskresi
Saleh Rahim memerlukan diskresi karena memiliki riwayat pernah berpindah partai politik. Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar membuat rekam jejak itu menuntut dispensasi khusus dari DPP agar ia memenuhi syarat pencalonan.
Khaerul La Tanro pun tidak lepas dari persoalan serupa. Masa keterlibatannya dalam kepengurusan Golkar belum mencapai lima tahun, sehingga dispensasi dari pusat juga menjadi syarat yang harus dikantonginya.
Rahman Pina memastikan permohonan diskresi kedua kandidat secara prinsip telah mendapat lampu hijau dari DPP Golkar. Namun persetujuan itu belum disertai dokumen resmi yang bisa dijadikan dasar melanjutkan tahapan Musda.
DPD Sulsel Serahkan Sepenuhnya ke DPP
Kewenangan menentukan kandidat yang memperoleh diskresi sepenuhnya berada di tangan DPP Golkar. DPD Golkar Sulsel tidak ingin mendahului keputusan pusat, termasuk memastikan siapa di antara kedua kandidat yang akan mendapatkan dispensasi.
“Itu murni domain DPP. Biar DPP yang menentukan siapa yang mendapat diskresi. Yang pasti, syarat diskresi wajib dikantongi calon jika tak memenuhi syarat,” terang Wakil Ketua DPRD Sulsel tersebut.
DPD Golkar Sulsel memilih menunggu surat keputusan resmi dari DPP sebelum menjadwalkan kembali Musda Enrekang. Langkah itu diambil agar seluruh tahapan pemilihan ketua berjalan sesuai aturan organisasi dan tidak menyisakan persoalan administrasi di kemudian hari.
Belum ada keterangan mengenai tanggal pengganti pelaksanaan Musda. Jadwal baru akan ditentukan setelah dokumen diskresi dari DPP Golkar diterima DPD I Sulsel.
