SULAWESI SELATAN — Otoritas Energi Singapura (EMA) memberikan persetujuan bersyarat kepada Sembcorp Utilities Pte Ltd untuk memasok 1,3 gigawatt listrik rendah karbon dari pembangkit angin lepas pantai Vietnam dan PLTS Malaysia. Langkah tersebut menambah daftar mitra impor Singapura menjadi delapan konsorsium, sementara proyek dari Indonesia yang paling maju dalam studi kelayakan justru belum bergerak ke tahap izin impor.
Persetujuan bersyarat bagi Sembcorp Utilities Pte Ltd mencakup pasokan listrik rendah karbon dari pembangkit dalam negeri Singapura dan kawasan sekitar. Sembcorp menggandeng Petronas, Tenaga Nasional Berhad, dan Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC) lewat konsorsium MY Energy Consortium untuk merealisasikan proyek tersebut.
Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura Tan See Leng menyebut langkah ini melanjutkan kemajuan yang sudah dicapai pada Agustus lalu. Saat itu, EMA memberi persetujuan bersyarat kepada dua proyek untuk mengimpor total 900 megawatt listrik rendah karbon dari Johor, Malaysia.
"Secara paralel, kami sedang menyiapkan infrastruktur dan kerangka regulasi yang diperlukan untuk memfasilitasi impor listrik," kata Tan dalam pidatonya di Singapore International Energy Week, Senin (26/10).
Delapan Konsorsium Sudah Kantongi Persetujuan Awal
Dengan tambahan Sembcorp, EMA telah memberikan persetujuan bersyarat kepada total delapan perusahaan atau konsorsium. Proyek-proyek itu tersebar di Australia, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia dengan jenis pembangkit yang beragam.
Status persetujuan bersyarat bukan izin final. Masih ada dua tahap lagi sebelum sebuah perusahaan mengantongi izin impor atau importer license. Perusahaan wajib menjalani studi lanjutan untuk memenuhi sejumlah persyaratan EMA, mendapat persetujuan dari negara lokasi pembangkit, hingga memastikan pendanaan alias financial close.
Singapura memasang target impor listrik 6 gigawatt dari negara tetangga pada 2035. Sejumlah pengembang memperkirakan ekspor baru bisa dimulai pada 2028-2030.
Proyek Indonesia Paling Maju, tapi Berhenti di Kajian Ulang
Dari seluruh mitra, proyek di Indonesia justru yang paling jauh progresnya. EMA sudah menerbitkan izin bersyarat kepada enam perusahaan atau konsorsium dengan proyek PLTS di Kepulauan Riau dan Riau. Artinya, keenam pihak tersebut hanya selangkah lagi menuju izin impor.
Namun, rencana itu kini memasuki fase tidak pasti. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mengkaji ulang proyek perdagangan listrik lintas negara tersebut.
"Mungkin belum dalam waktu dekat kali ya, tapi semuanya akan kita kaji lagi. Kami hitung itu, kami timbang-timbang lagi," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10).
Sebelumnya, Bahlil sempat mengisyaratkan negosiasi sudah mengerucut pada urusan harga listrik. Danantara juga telah menandatangani kesepakatan awal untuk bermitra dengan perusahaan atau konsorsium pengembang pembangkit yang akan memasok listrik rendah karbon ke Singapura.
Kebutuhan Listrik Dalam Negeri dan Tensi Politik Jadi Penghalang
Bahlil beralasan Indonesia membutuhkan pasokan listrik untuk keperluan domestik, termasuk industri pusat data yang menuntut listrik rendah karbon sedikitnya 20 gigawatt. Kebutuhan itu dinilai lebih mendesak ketimbang mengekspor tenaga listrik ke luar negeri.
Faktor tensi politik antara Indonesia dan Singapura juga disebut ikut memengaruhi keputusan. Eskalasi sempat melebar ke kebijakan pemangkasan ekspor gas ke Negeri Merlion dan pengkajian ulang proyek perdagangan listrik lintas negara. "Tergantung kelakuan, baik atau tidak, ya," kata Bahlil.
Kendala lain datang dari sisi pendanaan. Pengembang hanya memegang izin jual listrik lintas negara selama lima tahun, padahal proyek padat modal ini baru dinilai aman secara bisnis jika memegang izin penjualan jangka panjang lebih dari 20 tahun.
Singapura Mulai Survei Kabel Bawah Laut ke Malaysia
Di sisi lain, Singapura mempercepat pembangunan infrastruktur transmisinya sendiri. Singapore Energy Interconnections (SGEI) bersama SP Power Assets dan Tenaga Nasional Berhad memulai survei kabel transmisi listrik bawah laut pada bulan ini.
"Saya dengan senang hati menyampaikan bahwa proyek ini telah mencapai tonggak penting. Survei bawah laut di sepanjang jalur interkonektor yang diusulkan mulai dilakukan bulan ini," kata Tan.
SGEI merupakan perusahaan baru yang dibentuk pemerintah Singapura untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transmisi listrik lintas negara. Perannya mencakup pendanaan, pembangunan, pengoperasian, sekaligus kepemilikan infrastruktur transmisi.
Bagi pelaku usaha energi di Indonesia, sinyalnya cukup jelas: kepastian pasokan domestik dan stabilitas hubungan bilateral akan menentukan apakah proyek PLTS di Kepulauan Riau dan Riau benar-benar berlanjut ke tahap izin impor.
