LUWU TIMUR — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Luwu Timur, Andi Juana Fachruddin, memaparkan capaian inflasi daerah itu dalam forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V. Forum yang dirangkaikan dengan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan itu dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman.
Hadir pula Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulsel Firman Hidayat, Bupati Tana Toraja, Bupati Toraja Utara, serta perwakilan pemerintah daerah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo.
Deflasi Bulanan Jadi Sinyal Pasokan Terjaga
Angka inflasi year on year Luwu Timur sebesar 2,34 persen pada Agustus 2026 berjalan seiring deflasi bulanan 0,43 persen. Kombinasi kedua angka itu menunjukkan tekanan harga di tingkat konsumen tidak melonjak dalam jangka pendek.
Andi Juana menyebut capaian tersebut berkaitan dengan penerapan strategi 4K oleh pemerintah daerah. Strategi itu mencakup ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif kepada warga.
Distribusi BBM dan LPG 3 Kilogram Jadi Perhatian
Pemkab Luwu Timur menempatkan distribusi energi sebagai salah satu titik rawan yang dipantau TPID bersama Satgas Pemantauan BBM. Bupati Luwu Timur turun langsung memantau kelancaran distribusi BBM di lapangan.
"Untuk memastikan akses kebutuhan dasar masyarakat, khususnya energi, tetap terpenuhi, Bapak Bupati Luwu Timur ikut terjun langsung memantau kelancaran distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM," jelas Andi Juana.
Pemantauan itu dimaksudkan mencegah gangguan distribusi yang bisa mengganggu aktivitas warga sekaligus memicu kenaikan harga komoditas. Perhatian serupa diberikan pada distribusi LPG bersubsidi.
Pemerintah daerah menginstruksikan ASN dan pegawai PT Vale Indonesia untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kilogram. Kebijakan itu diambil agar subsidi tepat sasaran.
"Langkah ini dilakukan agar LPG bersubsidi dapat lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan," ujar Andi Juana.
Sekda Sulsel Minta TPID Bergerak Sebelum Harga Naik
Jufri Rahman menekankan pentingnya tindakan antisipatif dalam menjaga stabilitas harga daerah. Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan data dan sistem peringatan dini untuk membaca potensi tekanan harga sejak awal.
"Kepala daerah harus berani mengambil tindakan agar masyarakat tidak kesusahan. Harus ada early warning atau proteksi dini. Jangan menunggu harga naik dan masyarakat berteriak baru bertindak," ungkap Jufri Rahman.
Sekda Sulsel juga meminta TPID mengoptimalkan strategi 4K sebagai instrumen pengendalian inflasi, termasuk memanfaatkan dukungan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Evaluasi Kinerja TPID dan Neraca Pangan Zona V
Firman Hidayat memaparkan perkembangan inflasi wilayah Zona V yang meliputi Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo. Ia menilai evaluasi kinerja TPID tiap daerah diperlukan untuk mengukur efektivitas langkah yang sudah dijalankan.
Evaluasi itu sekaligus untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas harga di masing-masing kabupaten dan kota. Forum Zona V menjadi ruang koordinasi pemda bersama Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain di Sulawesi Selatan bagian tengah.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan. Penyusunan neraca pangan dipandang penting sebagai basis data untuk membaca kebutuhan dan ketersediaan pangan daerah.
Andi Juana dalam forum itu didampingi perwakilan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Perindustrian dan UKM Kabupaten Luwu Timur.
Bagi Luwu Timur, penguatan koordinasi lintas daerah menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan pasokan kebutuhan warga. Pemkab mendorong sinergi antar-OPD, instansi vertikal, dan pelaku usaha agar potensi gangguan pasokan bisa diantisipasi lebih awal.
