MAKASSAR — Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang mengikuti forum REBOAN yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Peace Room Kantor Bupati Gowa, Rabu (20/5). Dalam forum yang dihadiri sejumlah kepala daerah itu, ia menyampaikan berbagai persoalan strategis dan capaian pembangunan di Kabupaten Gowa.
Husniah mengungkapkan sejumlah indikator positif selama satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Darmawangsyah Muin. Capaian itu meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, hingga indikator tingkat kemiskinan yang menunjukkan tren perbaikan.
Isi Paparan Bupati Gowa di Forum REBOAN
Dalam kesempatan tersebut, Husniah menyoroti optimalisasi manfaat sumber daya daerah serta pembangunan infrastruktur yang menjadi aspirasi utama masyarakat. Ia juga menyampaikan kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Gowa mendapat kesempatan menyampaikan berbagai kondisi daerah. Dalam kesempatan itu kami menyampaikan sejumlah capaian positif Kabupaten Gowa, mulai dari kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, hingga indikator tingkat kemiskinan yang menunjukkan perkembangan cukup baik,” ungkapnya.
Apresiasi Relawan: Sikap Politik yang Elegan
Sekretaris Relawan Setia Prabowo Sulawesi Selatan, Andi Wawan, menilai penampilan Husniah di forum resmi Kemendagri sebagai bentuk keberanian politik yang elegan. Menurutnya, di tengah dinamika politik yang belakangan menjadi perhatian publik, kepala daerah tetap memilih jalur komunikasi kelembagaan ketimbang membiarkan polemik berkembang liar.
“Ini menunjukkan kedewasaan politik seorang kepala daerah. Ibu Husniah Talenrang tidak membawa persoalan ke ruang emosional, tetapi memilih menyampaikan realitas yang terjadi secara terbuka dalam forum resmi bersama Kemendagri,” ujar Andi Wawan.
Pesan Mendagri soal Mekanisme Pemerintahan
Andi Wawan juga menyoroti respons Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dinilai memberi penguatan terhadap pentingnya menjalankan mekanisme pemerintahan sesuai aturan dan koridor konstitusi. Pernyataan Mendagri, menurutnya, menjadi penegasan bahwa langkah politik lembaga legislatif daerah tidak boleh melampaui mekanisme hukum yang berlaku.
“Pesan Mendagri sangat jelas, bahwa seluruh dinamika pemerintahan harus berjalan berdasarkan mekanisme yang benar. DPRD memiliki fungsi pengawasan, tetapi seluruh proses tetap harus tunduk pada aturan perundang-undangan dan etika ketatanegaraan,” kata Andi Wawan.
Stabilitas Daerah dan Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, Andi Wawan menekankan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam mencermati dinamika politik daerah. Setiap langkah politik yang dipaksakan tanpa dasar kuat berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.
“Jangan sampai ruang demokrasi berubah menjadi arena agitasi politik. Ketika pemerintah pusat melalui Mendagri mengingatkan pentingnya mekanisme yang benar, maka itu harus dibaca sebagai pesan moral bagi seluruh pihak agar menjaga stabilitas daerah,” tutupnya.
Andi Wawan menambahkan, stabilitas pemerintahan daerah memiliki hubungan langsung dengan pelayanan publik, iklim investasi, dan keberlangsungan pembangunan. Ia berharap seluruh elemen politik lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan politik jangka pendek.
