SULAWESI SELATAN — Perum Bulog menargetkan Cadangan Beras Pemerintah bertahan minimal 3 juta ton sampai akhir 2026, dari posisi kini 4,5 juta ton. Target itu dipasang meski distribusi ke Indonesia Timur masih tersendat akibat kenaikan biaya BBM dan keterlambatan kapal.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut angka 3 juta ton sebagai batas bawah yang ingin dijaga setelah rangkaian penyaluran beras untuk konsumsi masyarakat berjalan. Posisi stok saat ini disebut masih jauh di atas ambang itu, sehingga ruang penyaluran sepanjang sisa tahun masih terbuka lebar.
Perhitungan Bulog berangkat dari pengalaman penyaluran sebelumnya, ketika stok nasional tergerus setelah dipakai memenuhi kebutuhan berbagai wilayah. Dengan cadangan di level 4,5 juta ton, perseroan menilai bantalan fiskal dan operasional masih cukup untuk menyerap gejolak pasokan.
Di balik angka stok yang tebal, Bulog mengakui rantai distribusi belum sepenuhnya mulus. Penyesuaian harga bahan bakar minyak menaikkan ongkos pengiriman, sementara jadwal pelayaran yang tidak selalu tepat waktu memperlambat pasokan ke sejumlah daerah.
Rute menuju kawasan Indonesia Timur menjadi titik paling terdampak. Penundaan armada kapal di jalur itu diperkirakan mencapai satu hingga dua hari dari jadwal semestinya.
"Kalau kita bilang tidak ada kendala, itu bohong. Kenaikan BBM berdampak pada kenaikan biaya pengiriman. Kemudian, tidak semua kapal yang berangkat itu bisa tepat waktu," ujar Rizal dalam konferensi pers peresmian Media Center Bulog di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Untuk menekan dampak keterlambatan, Bulog memperkuat koordinasi dengan penyedia jasa logistik dan instansi terkait. Tujuannya agar pasokan beras pemerintah sampai ke daerah tepat waktu dan merata, bukan menumpuk di gudang wilayah barat.
Persoalan lain yang sedang dibenahi adalah tata kelola penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Rizal menyatakan evaluasi menyeluruh sedang berjalan setelah muncul temuan penyelewengan, termasuk beras SPHP yang dikemas ulang dan dioplos.
Aplikasi Klik SPHP yang dipakai mitra Rumah Pangan Kita (RPK) untuk membeli beras ikut menjadi sasaran pembenahan. Menurut Rizal, sistem itu masih menyisakan celah yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu.
"Jadi kami sedang melaksanakan evaluasi. Program klik SPHP itu masih ada titik-titik lemahnya. Nah titik-titik lemahnya ini nanti kami akan evaluasi, kami laporkan ke Bapanas," kata Rizal di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Salah satu titik lemah yang disorot adalah kewajiban pelaporan penjualan oleh mitra RPK. Selama ini, laporan setelah beras terjual dinilai jarang disampaikan, sehingga jejak akhir konsumsi beras pemerintah sulit dilacak.
Bulog berencana mempertegas standar operasional, khususnya soal pelaporan penjualan: siapa pembelinya dan ke mana beras bersubsidi itu bergerak. Langkah itu diarahkan agar tidak ada lagi ruang bagi pemanfaatan beras pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun komersial.
Cadangan beras pemerintah berfungsi sebagai penyangga ketika pasokan pasar menipis atau harga bergerak naik. Selama stok Bulog tebal, pemerintah punya ruang lebih besar menggelar operasi pasar dan menstabilkan harga di tingkat konsumen.
Bagi petani dan pedagang, kepastian penyerapan menjadi sinyal bahwa pembelian gabah dan beras tetap berjalan. Sementara bagi rumah tangga, ketersediaan CBP di gudang Bulog menentukan seberapa cepat program stabilisasi harga bisa dieksekusi saat gejolak muncul.
Yang menjadi pekerjaan rumah, kualitas pengawasan mesti berjalan seiring besarnya stok. Sebab, cadangan yang melimpah tanpa pengawasan ketat justru membuka celah penyimpangan, seperti yang tengah dievaluasi Bulog lewat pembenahan sistem SPHP dan pelaporan mitra RPK.