MAKASSAR — Pemilihan Unhas sebagai lokasi kegiatan disebut Rektor Jamaluddin Jompa sebagai kesempatan bagi mahasiswa belajar langsung dari institusi yang menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Menurutnya, forum semacam ini mempertemukan mahasiswa dengan lembaga yang selama ini hanya dikenal lewat buku teks.
"Hari ini mahasiswa Unhas tidak belajar tentang keuangan hanya dari buku, tetapi langsung dari lembaga-lembaga yang menjaga sistem keuangan Indonesia," jelas Prof. JJ, sapaan akrabnya.
Jamaluddin menilai persoalan literasi keuangan hari ini tidak lagi soal minimnya akses informasi. Informasi justru berlimpah dan mudah dijangkau, sehingga yang dibutuhkan adalah kemampuan menyaring kualitasnya.
Mahasiswa, menurut dia, perlu bisa memisahkan kebutuhan dari keinginan, membedakan investasi dengan spekulasi, serta mengenali produk keuangan yang sesuai kebutuhan dari yang berisiko tinggi. Kemampuan serupa juga diperlukan untuk membedakan peluang sah dari praktik penipuan.
Hal itu penting agar keputusan finansial tidak sekadar mengikuti tren atau iming-iming keuntungan sesaat.
Bagi mahasiswa yang akrab dengan layanan digital, Jamaluddin menyebut kemampuan menilai informasi semakin relevan. Transaksi bisa selesai dalam hitungan detik, sementara keputusan membeli produk, memakai layanan pembiayaan, atau menempatkan dana di instrumen investasi berdampak jangka panjang.
"Bagi generasi mahasiswa yang akrab dengan layanan digital, kemampuan tersebut semakin relevan. Transaksi dapat dilakukan dalam hitungan detik, sementara keputusan untuk membeli produk, menggunakan layanan pembiayaan, atau menempatkan dana dalam instrumen investasi dapat membawa konsekuensi jangka panjang", tambah Prof. JJ.
Kecepatan teknologi, lanjutnya, mesti diimbangi kebiasaan berpikir kritis. Mahasiswa perlu memahami produk yang dipakai, mengenali risikonya, dan tidak mudah mengikuti rekomendasi media sosial.
Jamaluddin menegaskan ketahanan finansial tidak mensyaratkan penghasilan besar. Fondasinya bisa dibangun sejak kuliah lewat kebiasaan mengelola pengeluaran, menabung, memahami risiko, dan mengenali perlindungan yang tersedia.
Ia juga menyoroti pentingnya mahasiswa memahami peran tiap institusi dalam ekosistem keuangan. Bank Indonesia memegang mandat moneter dan sistem pembayaran, OJK mengatur serta mengawasi sektor jasa keuangan sekaligus melindungi konsumen, sementara Kementerian Keuangan menangani kebijakan fiskal dan pembiayaan pembangunan.
Adapun LPS menjalankan fungsi penjaminan simpanan serta berperan dalam penanganan bank dan stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya. Pemahaman atas fungsi-fungsi itu membuat mahasiswa melihat sistem keuangan tidak hanya soal aktivitas perbankan, tetapi juga ditopang kebijakan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan kepercayaan publik.
Kegiatan bertema "Masyarakat Tangguh Finansial: dari Literasi menuju Keputusan Keuangan yang Berkelanjutan" ini menghadirkan Andi Timo Pangerang (Anggota Badan Supervisi LPS), Farid Azhar Nasution (Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS), dan Andi Yuliani Paris (Anggota Komisi XI DPR RI) sebagai pembicara utama.
Agenda turut memuat sesi Leader Insight bertema "Financial Resilience for the Future: Membangun Generasi yang Aman, Paham, dan Terlindungi", Parliament Insight soal peran legislasi dan pengawasan sektor keuangan, serta talkshow bersama narasumber dari BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS.
Lewat forum itu, mahasiswa mendapat ruang berdialog langsung dengan pemangku kebijakan dan menelaah persoalan keuangan dari beragam sudut pandang. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan berlanjut menjadi kebiasaan nyata, mulai dari mengendalikan pengeluaran hingga menimbang risiko sebelum mengejar keuntungan.