MAKASSAR — Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) KAHMI Sulsel sengaja menghadirkan narasumber dari lintas sektor untuk memperkaya diskursus tentang masa depan demokrasi lokal. Ketua KPU Sulsel Hasbullah, akademisi FISIP Universitas Hasanuddin Dr. Adi Suryadi Culla, MA, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie, serta Presidium MW KAHMI Sulsel Ni'matullah RB dijadwalkan duduk satu meja dalam forum tersebut.
Direktur LPMD KAHMI Sulsel, Asri Tadda, mengungkapkan kegelisahan yang menjadi pangkal diskusi ini. Menurutnya, otonomi daerah tidak boleh dimaknai sempit hanya sebagai pembagian kewenangan administratif antara pusat dan daerah.
"Kita ingin mendiskusikan kembali posisi partai politik dalam konteks otonomi daerah. Apakah partai selama ini benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat demokrasi dan kepentingan daerah, atau justru semakin terseret ke dalam pola politik yang terlalu tersentralisasi," ujar Asri dalam keterangan tertulis di Makassar, Rabu (2/9/2026).
Ia menegaskan bahwa ruang dialog ini tidak dirancang untuk sekadar menjadi panggung kritik terhadap mesin partai. Justru, forum diharapkan mampu merumuskan perspektif baru agar partai politik kembali menjalankan fungsi strategisnya, mulai dari rekrutmen kepemimpinan, pencalonan kepala daerah, hingga perumusan kebijakan yang pro-rakyat.
Asri menjelaskan, agenda ini merupakan wujud tanggung jawab moral KAHMI yang tidak boleh berhenti pada seremoni silaturahmi alumni semata. Gagasan utama diskusi ini, kata dia, berakar dari pemikiran para kader yang terhimpun dalam buku "Mozaik Insan Cita" yang diterbitkan LPMD KAHMI Sulsel tahun sebelumnya.
"KAHMI tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi alumni. Ada tanggung jawab intelektual dan sosial yang harus terus kita jaga," tuturnya.
Kekuatan KAHMI justru terletak pada sebaran alumninya di ranah politik, pemerintahan, akademisi, dunia usaha, hingga media. Dengan modal intelektual tersebut, Asri berharap forum ini menjadi titik awal kajian panjang mengenai politik lokal, desentralisasi, dan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang kaya. Forum semacam ini adalah cara untuk membaca masa depan daerah dari sudut pandang yang lebih kritis dan berbasis gagasan.
Kegiatan ini akan dimulai pukul 19.00 WITA dan terbuka untuk umum. Panitia mempersilakan warga KAHMI, HMI, mahasiswa, akademisi, aktivis, politisi, jurnalis, serta organisasi masyarakat sipil untuk hadir tanpa dipungut biaya alias gratis.