SULAWESI SELATAN — Purbaya mengungkapkan hasil pertemuannya dengan S&P Global di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Ia menegaskan bahwa kedua program tersebut dirancang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi tanpa mengganggu defisit anggaran.
"Tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, (program) yang lain enggak fleksibel. Saya kasih ke S&P, yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya bisa kita lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan," ujar Purbaya di Jakarta, melansir Antara.
Menurut Purbaya, S&P Global tidak mempersoalkan fundamental fiskal Indonesia. Kekhawatiran lembaga tersebut justru lebih tertuju pada persepsi negatif yang beredar di pasar.
"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu (posisi fiskal) sebetulnya. Cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja. Tapi kalau fondasinya (fiskal), enggak ada masalah," kata Purbaya.
Ia menjamin pemerintah mampu menjaga defisit anggaran dalam batas aman, yakni di kisaran 2-3 persen terhadap PDB. Jika terjadi tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia, kata Purbaya, APBN tetap bisa dikendalikan sesuai kebutuhan.
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi defisit APBN hingga Mei 2026 mencapai Rp180,4 triliun. Angka itu setara dengan 0,7 persen terhadap PDB dan baru terealisasi 26,2 persen dari target defisit tahun ini yang sebesar Rp689,1 triliun.
Realisasi defisit tersebut melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp20,9 triliun. Lonjakan ini seiring dengan peningkatan belanja negara yang mencapai Rp1.365,4 triliun, tumbuh 34,4 persen secara tahunan.
Di sisi lain, pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen. Realisasi belanja program MBG spesifik mencapai Rp88,15 triliun hingga 31 Mei 2026, tumbuh 17,53 persen.
Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 63,1 juta orang per akhir Mei 2026. Sebanyak 48,9 juta di antaranya adalah siswa dan 14,3 juta lainnya merupakan non-siswa.
Penyaluran program dilakukan melalui 29.670 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Purbaya menegaskan capaian ini tidak akan mengganggu stabilitas fiskal nasional.