Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat mencatat realisasi pokok lelang di Sulawesi Selatan hingga Agustus 2026 mencapai Rp1,29 triliun. Capaian itu disertai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lelang sebesar Rp23,96 miliar. Kontribusi lelang terhadap penerimaan negara bahkan sudah menyentuh 100 persen dari target yang dibukukan sejak Juli 2026.
MAKASSAR — Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Panca Putra Jaya menyebut angka Rp1,29 triliun itu bersumber dari lelang yang digelar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Sulawesi Selatan.
Realisasi PNBP lelang hingga Agustus 2026 tercatat Rp23,96 miliar. Panca merinci capaian pokok lelang tahunan terus menanjak sejak 2022.
Target Tahunan Terlampaui sejak 2022
Pada 2022, pokok lelang berada di angka Rp1,87 triliun, naik menjadi Rp2,11 triliun pada 2023, lalu Rp2,9 triliun pada 2024. Setahun berselang, nilainya melonjak ke Rp2,95 triliun.
Hingga 31 Agustus 2026, pokok lelang baru mencapai Rp1,29 triliun dari target tahunan Rp1,93 triliun. Meski begitu, Panca menegaskan tren pencapaian selalu melampaui target dalam empat tahun terakhir.
"Kita bisa lihat itu sejak tahun 2022 hingga 2025, pencapaiannya selalu melampaui dari target. Misal, di tahun 2022 itu targetnya Rp1,41 triliun kemudian terealisasi Rp1,87 triliun dan begitu seterusnya hingga akhir 2025 dimana target hanya Rp2,81 triliun kemudian mampu tercapai sebesar Rp2,9 triliun," katanya.
Lelang Barang Milik Negara dan Daerah Jadi Penopang
Realisasi pokok lelang juga bersumber dari penghapusan barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD). Dari BMN, nilai pokok lelang 2022 sebesar Rp19,92 miliar dari 926 lot, lalu Rp15,21 miliar dari 949 lot pada 2023.
Pada 2024, angkanya tercatat Rp8,90 miliar dengan 812 lot, dan terealisasi Rp12,96 miliar dari 640 lot pada 2025. Hingga 31 Juni 2026, lelang BMN menghasilkan Rp4,6 miliar dari 235 lot, lalu naik menjadi Rp10,36 miliar dari 379 lot per 31 Agustus 2026.
Sementara dari BMD, realisasi pokok lelang 2022 sebesar Rp12,42 miliar dari 910 lot, kemudian Rp13,89 miliar dari 1.074 lot pada 2023. Pada 2024 nilainya Rp6,92 miliar dari 576 lot, dan Rp19,34 miliar untuk 762 lot pada 2025.
Hingga Juni 2026, lelang BMD tercatat Rp990 juta dari 112 lot, dan per 31 Agustus 2026 nilainya tetap Rp990 juta dari 113 lot.
Setoran ke Kas Negara dan Kas Daerah
Kontribusi lelang terhadap penerimaan negara mencapai Rp2,8 miliar hingga Agustus 2026. Jumlah itu setara 100 persen dari target yang sudah dibukukan sejak Juli 2026.
Dari sisi pendapatan daerah, kontribusi lelang melalui bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencapai Rp8,26 miliar.
"Tren capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme lelang tidak hanya menjadi instrumen penting dalam pengelolaan kekayaan negara dan daerah, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara maupun daerah," ucap Panca.
