SULAWESI SELATAN — Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pelaksana BUMN, Dony Oskaria, mengungkapkan pihaknya masih mematangkan opsi pembentukan perusahaan leasing di bawah Danantara. “Kita sedang mengkaji juga kemungkinan Danantara membuka perusahaan leasing company sendiri dan sebagainya. Jadi dipertimbangkan mana yang paling menguntungkan untuk kita,” ujar Dony di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Pembelian 50 pesawat Boeing ini merupakan komitmen dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam dokumen Fact Sheet: Trump Administration Finalizes Trade Deal With Indonesia, nilai total kesepakatan komersial mencapai USD 33 miliar, mencakup sektor pertanian, energi, dan dirgantara. Dari jumlah itu, USD 13,5 miliar khusus dialokasikan untuk pesawat komersial dan layanan pendukung penerbangan.
Skema Leasing dan Jadwal Pengiriman Masih Dikaji
Dony menegaskan komitmen pemerintah terhadap kesepakatan ini tetap berjalan, namun sejumlah aspek masih dievaluasi. “Tentu banyak pertimbangan. Komitmennya harus kita jalankan, tetapi berbagai aspek masih dipelajari, mulai dari waktu kedatangan pesawat, business model, termasuk nanti leasing-nya akan menggunakan skema yang mana,” katanya.
Pembentukan perusahaan leasing sendiri dinilai bisa menekan biaya sewa jangka panjang dibandingkan menyewa dari lessor asing. Jika jadi, Danantara akan bersaing dengan perusahaan leasing global seperti GECAS atau AerCap yang selama ini mendominasi pasar penerbangan Indonesia. Bagi Garuda Indonesia dan Citilink, kehadiran lessor dalam negeri berpotensi menurunkan biaya operasional dan mempercepat modernisasi armada.
Kewenangan Danantara Melebar Usai Aturan Baru
Rencana ini menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara. Regulasi ini me
